Tampilan Desktop


Routa, Kecamatan di Konawe yang Ingin Pisah dari Sultra
495 Dibaca

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Masyarakat Kecamatan Routa, yang kini masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menginginkan berpisah dari Konawe. Hal ini disampaikan masyarakat setempat di hadapan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemda Konawe saat berkunjung di wilayah yang dikenal memiliki ribuan hektar lahan pertanian lada (merica)ini pekan lalu.

Wilayah yang belum teraliri listrik serta signal telepon gengam ini memiliki tujuh desa dan satu kelurahan, yang setiap desanya mempunyai ratusan hektar tanaman lada (merica). Selain itu Kecamatan Routa juga memiliki puluhan pegunungan yang memiliki potensi pertambangan nikel, terbukti dengan diterbitkannya 10 izin usaha pertambangan (IUP) oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral kabupaten Konawe.
Meski memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, wilayah garis keras pengikut Kahar Musakar ini terkesan dianaktirikan, bangunan pemerintah yang berdiri di sana hanya di hitung-hitung jari saja, dan yang paling parah adalah inprastruktur jalan.
Salah seorang tokoh pemuda yang mewakili masyarakat kecamatan Routa, Bahar, mengatakan jika selama ini wilayah yang kaya akan SDA tidak pernah diperhatikan pemerintah kabupaten maupun provinsi, hal ini dapat dilihat dari inprastuktur penunjang yang kurang memadai.
“Kalau memang pemerintah sudah tidak sanggup mengurus kecamatan Routa, karena mungkin jauh dari pusat pemerintahan, silahkan dilepas saja, Sulawesi Selatan (sulsel) siap menerima kecamatan Routa, apalagi selama ini perut kami sangat berhubungan dengan Sulsel, mulai dari hasil panen petani sampai kebutuhan masyarakat kami dapatkan dari Sulsel,” kesal Bahar.
Kecamatan Routa memiliki banyak SDA yang sangat diminati para investor dari manapun, seperti pertambagan, pertanian, serta potensi-potensi lain yang dimiliki wilayah tersebut. Namun selama ini pemerintah kabupaten Konawe hanya datang dan mengeruk untuk mendapatkan kauntungan.
“Sedangkan akses jalan saja itu dikerjakan masyarakat secara swadaya tanpa ada bantuan sedikitpun dari pemerintah, seharusnya jalan kami sudah bagus karena hasil dari perut bumi Routa itu sendiri sudah banyak memasukan PAD untuk Konawe, namun nyatanya masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membuat jalan, agar wilayah kami bisa di akses melalui jalur darat,” ujarnya.
Selain itu, pelayanan kesehatan juga sangat minim. Tak ada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sehinga jika masyarakat setempat diserang penyakit, mereka harus menyeberang ke Sulsel untuk mendapatkan perawatan medis.
Belum lagi pendidikan yang juga masih kurang memadai, wilayah tersebut hanya memiliki tiga sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menegah pertama (SMP). Ironisnya, satu diantaranya yakni SD Baru Bela hanya memiliki satu tenaga pengajar yang juga menjabat sebagai kepala sekolah, sementara jumlah siswanya mencapai 67 siswa.
“Ada guru honor tetapi sudah berhenti, karena tidak pernah menerima upah, terpaksa orang tua siswa harus membayar iuran sebesar Rp.30.000 setiap bulannya untuk membayar guru honor, agar anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Rusdin warga kelurahan routa, kecamatan routa.
Parahnya lagi, satu-satunya SMP yang ada juga hanya memiliki dua tenaga pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Itu pun hanya kepala sekolah dan wakilnya saja. Kondisi ini membuat sebahgian warga memilih untuk menyekolahkan anaknya di Sulsel agar bisa mengenyam pendidikan yang layak.
“Karena kenapa, orang tua siswa harus membayar honor guru SMP dan guru SD, jadi kalau digabungkan itu nilainya Rp. 60.000 per bulannya, itupun kalau hanya mempunyai satu anak yang sekolah di SD dan SMP, tapi kalau memiliki dua di SD dan satu di SMP, berarti harus membayar lebih dari itu,” bebernya.
Masyarakat Routa merasa aneh, sebab menurut mereka untuk ukuran kecamatan di kabupaten Konawe, Routa adalah pemasok PAD tertinggi dari hasil pajak perkebunan sawit dan pertambangan nikel, sehingga masyarakat mengklaim sudah seharusnya Routa mendapat perhatian khusus bukan sebaliknya.
Bupati Konawe, Kery Syaiful Konggoasa melalui Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Pangan Konawe (BP4K), Muhammad Akbar, mengatakan jika saat ini pemerintah tengah merencanakan pembangunan infrastruktur di wilayah itu, hanya saja masyarakat perlu bersabar, sebab kepemimpinan Kery Syaiful Konggoasa yang masih terbilang baru, sehingga belum bisa mengakomodir seluruh keluhan yang ada.
“Untuk tahun ini, instansi yang saya pimpin akan membangun kantor perwakilan disini (BP3K), agar petani yang ada bisa mendapatkan penyuluhan dari ahlinya, selain itu saya juga sudah menyampaikan kepada DPRD Konawe melalui Komisi I untuk segerah membangun jembatan,” kata Akbar di depan masyarakat Kecamatan Routa.
Terkait keinginan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari wilayah administrasi Kabupaten Konawe dan Sulawesi Tenggara (Sultra), menurut Akbar, itu hanya luapan kekecewaan sesaat saja, sebab menurut dia banyak hal yang perlu dilakukan dan juga banyak rambu-rambu yang harus dilewati.
“tidak gampanglah, semua itu ada jalur dan prosedur yang harus dilakukan jika ingin memisahkan diri, keinginan untuk memisahkan diri itu tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi saya harap masyarakat dapat sedikit bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah saat ini untuk menyelesaikan program yang sudah kita rencanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambagan dan Sumber Daya Mineral kabupaten Konawe, Munawar Taligana membenarkan jika pihaknya sudah mengeluarkan 10 IUP di wilayah itu, tetapi izin tersebut baru tahap eksplorasi.
“Jadi belum ada hasil karena perusahaan ini belum melakukan produksi, sehingga kita belum melakukan pungutan royalty terhadap investor ini,” katanya.
Dari data yang berhasil didapatkan zonasultra.com, sekitar tahun 2012 lalu PT. Rio Tinto, salah satu perusahaan nikel sudah melakukan eksloitasi di kecamatan Routa, bahkan perusahaan tersebut sudah beberapa kali melakukan penjualan ore nikel. Kabarnya wilayah yang diolah perusahaan asing itu, memiliki kandungan emas dan uranium.
Selain itu, di kecamatan tersebut juga terdapat satu perusahaan perkebunan sawit yakni PT Damai Jaya Lestari (DJL) yang diketahui milik Sitorus. Perusahaan ini mengarap ratusan ribu hektar lahan di wilayah tersebut. (Restu)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com