Tampilan Desktop


Sabar…!!!, Jalan Masih Berliku Dalam Nawa Cita; Hentikan Atau Beri Kesempatan
119 Dibaca

Kita semua pasti berada pada posisi yang dilematis dalam merespon dan menilai kinerja selama setahun ini apa yang telah di perbuat oleh Presiden Jokowi – JK dalam memainkan peran-peran pentingnya untuk mensukseskan penjabaran dari konsep Trisakti yang termanifestasi kedalam Nawa Cita, Dan tentunya kita semua berharap bahwa konsep trisakti adalah solusi untuk mengembalikan harga diri bangsa di mata internasional menuju masyarakat yang sejahterah adil dan makmur.

Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) telah memegang tampuk pimpinan selama 1 Tahun. Di masa kampanye, Jokowi -JK berjanji akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik melalui Program Nawa Cita dengan konsep dasar Trisakti.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode telah menjalankan sistem demokrasi liberal. Kemudian, jika dilihat dari politik aliran dan programnya, Jokowi-JK mencoba mengalihkan menjadi sistem demokrasi yang lebih nasionalis.

Tentu bukan perkara yang mudah untuk melakukan perubahan secara singkat. Pasalnya, perubahan tersebut harus mempunyai syarat-syarat yang dapat berdampak pada sistem pemeritahan Jokowi – JK. Sistem yang berbeda corak dari kepemimpinan sebelumnya mengakibatkan banyak perdebatan, sehingga menimbulkan konflik di awal pemerintahan. Disitu lah, bentuk ujian ketahanan visi dan misi Jokowi – JK untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik melalui konsep Nawa Cita-nya.

Konsep Trisakti yang diturunkan menjadi Nawa Cita ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami dan bisa menjalankan Nawa Cita. Sosialisasi Nawa Cita juga bisa menjadi hakim yang baik untuk menentukan sukses atau tidaknya pemerintahan Jokowi – JK. Jokowi – JK dengan 34 kementerian dalam menjalankan roda pemerintahan memang membawa corak yang berbeda dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Sehingga mereka diharapkan mampu memberikan progres signifikan pada pemerintah dari awal sampai masa jabatanya berakhir.

Namun, apakah menteri-menteri yang ditunjuk Jokowi – JK ini mampu menjalankan Nawa Cita sebagai grand program untuk lima tahun ke depan? Atau, akan kah ada yang dieleminasi dalam kabinet kerjanya karena menyimpang dari program Nawa Cita yang telah dicanangkan?

Dengan program yang sangat strategis, pemerintahan Jokowi – JK bersama kabinet kerjanya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dari tingkatan atas sampai bawah. Kemudian, rezim ini pun dituntut untuk mengembalikan kejayaan yang dulu pernah diraih oleh bangsa Indonesia. Dimana Indonesia berdaulatan secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya, sehingga Indonesia dapat diperhitungkan di seluruh dunia.

Realisasi Program Nawa Cita

Gagasan Nawa Cita yang digagas saat pilpres merupakan solusi yang ditawarkan Jokowi – JK untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan semangat gotong royong. Visi tersebut menjadi dasar ideologis pemerintahan Jokowi – JK dalam menjalankan program pemerintah berbasiskan Trisakti.
Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkpribadian dalam kebudayaan, ada sembilan agenda prioritas pemerintah yang disebut Nawa Cita sebagai berikut :

(1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

(2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

(3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

(4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

(6)Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

(7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

(8) melakukan revolusi karakter bangsa;

(9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
(Kompas.com, 21/05/2014) Kesembilan agenda prioritas perubahan Indonesia ini harus tuntas sampai tahap pelaksanaan.

Nawa Cita yang sering didengungkan oleh Jokowi – JK perlu segera direalisasikan ke dalam program yang lebih nyata. Maka program pemerintah pun bukan sekedar memenuhi jam kerja saja tetapi dipenuhi oleh landasan bekerja yang jelas. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah Jokowi – JK harus menyiapkan segala kebutuhan demi terealisasinya program Nawa Cita. Termasuk Anggaran dan perangkat untuk mendorong berjalannya program tersebut. Karena tanpa adanya anggaran dan perangkat akan menjadi omong kosong.

Selain anggaran dan perangkat untuk merealisasikan program tersebut, diperlukan mekanisme pelaksanaan dan monitoring secara berkala. Sehingga program Nawa Cita dapat tepat sasaran dan para menteri pun dapat merealisasikan gagasan besar tersebut ke dalam program kerjanya. Indikasi dari keberhasilan Nawa Cita terlihat, bagaimana masyarakat merespon dengan baik tanpa adanya unsur paksaan untuk mengatakan keberhasilan program tersebut.

Terlepas dari rasa loyalitas terhadap partai ataupun mengagumi kepala negara, masyarakat dapat menilai secara objektif terhadap sesuatu dengan baik dan benar. Jika demikian, di situlah salah satu point keberhasilan negara kepada masyarakat terhadapan kepemimpinan negara yang sebelumnya hanya sekedar ilusi dari pencitraaan.

Kendala-kendala realisasi Nawa Cita

Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat ada perubahan yang revolusioner dari rezim pemerintahan Jokowi – JK. Namun, riak-riak menuju perubahan mesti segera direalisasikan karena harapan masyarakat akan pemerintahan yang baru begitu kuat. Harapan yang begitu kuat itu mesti dibayar tuntas oleh program pemerintah dengan efek manfaat yang tinggi terhadap peningkatakan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Nawa Cita berisikan program-program yang tidak mudah untuk diwujudkan. Karena itu, Presiden Jokowi telah membentuk Kabinet Kerja, yang diumumkan 26 Oktober tahun lalu di Istana Merdeka. Selain lembaga eksekutif yang menjalankan program Nawa Cita, lembaga negara yang lain pun bahkan masyarakat Indonesia perlu mengawal dan mengkritisi jika ada program yang dijalankan keluar jalur atau tidak pro-rakyat.

Periode kepemimpinan Jokowi – JK yang baru setahun membutuhkan penyesuian terhadap jenjang politik yang semakin tinggi rintangannya. Beda halnya dengan Jusuf Kalla (JK) yang pernah menjabat Wakil Presiden periode pertama SBY. Dengan pengalaman seorang wapres dan dibantu oleh kabinet kerja, Jokowi – JK harus dapat menunjukkan bahwa mereka layak untuk memimpin negeri ini.

Dalam mewujudkan sembilan programnya, tentu memerlukan dana yang tak sedikit. Rini Sumarno pada DetikFinance.com (10/09/2014) mengatakan, “Tim transisi Jokowi – JK pernah menyebutkan bahwa ada ruang fiskal sebesar Rp. 180 triliun dalam RAPBN 2015 yang dapat digunakan untuk realisasi Nawa Cita. Ruang fiskal tersebut adalah dari penghematan anggaran kurang produktif di kementerian dan lembaga. Bukan dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM).” Dengan dana yang dikatakan tersebut, yang terpenting adalah kesediaan para menteri untuk membantu Jokowi untuk bekerja keras mewujudkan Nawa Cita.

Kendala yang membayang-bayangi program Nawa Cita tidak hanya terletak pada anggaran. Namun, kendala tersebut juga datang dari para menteri. Sebagai perangkat pelaksana yang merupakan bagian faktor internal pemerintahan Jokowi – JK , sejumlah menteri masih dianggap belum memahami bagaimana melaksanakan sembilan program prioritas Nawa Cita.

Pengamat ekonomi – politik dari Universitas Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja kabinet kerjanya. Sebab, sampai 100 hari kabinet bekerja, performanya belum memberi harapan. Sebaliknya, justru terjadi penguatan semangat liberalisasi yang kian menjauhkan negeri ini bisa berdaulat dengan kaki sendiri. Ditenggarai, ada elit di lingkaran dalam kekuasaan coba membajak Nawa Cita Jokowi. (RMOL.CO, 29/01/2015)

Belum lagi persoalan eksternal yang semakin membabi buta sejak dilantiknya Jokowi – JK. Padahal kepemimpinan Jokowi – JK baru genap berusia satu tahun, tetapi sudah banyak kasus yang menerpa, diantaranya kasus KPK vs Polri, eksekusi mafia narkoba Internasional, semelter pertambangan, kenaikan harga BBM(meskipun sekarang ada sedikit penurunan), kenaikan harga beras dan kasus lainnya yang tentu dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Selain itu ada juga pihak yang coba memanfaatkan keruhnya situasi untuk memperuncing masalah dengan tujuan menggoyang kepemimpinan Jokowi-JK yang baru setahun. Sehingga tercipta situasi yang tidak stabil dalam merealisasikan program Nawa Cita.
Karena itu, kinerja pemerintah yang telah berjalan setahun ini perlu terus dievaluasi sehingga proses perbaikan dari hari ke hari terus meningkat.

Beberapa program dan kebijakan dari pemerintah pun telah dihasilkan, mulai kenaikkan dan penurunan BBM, penenggalaman kapal asing di laut Indonesia, kartu sakti dan yang lainnya mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Ada yang mengkritik ada pula yang mengapresiasi. Namun, yang perlu disadari adalah kritik yang hadir bagi pemerintah jangan dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan masyarakat kepada pemerintah. Justru kritik yang disampaikan adalah respon positif dari masyarakat sebagai bentuk penguatan civil society dalam demokrasi kita ini.

Maka dianggap wajar oleh semua masyarakat, tahun 2015 dan 4 tahun kedepannya adalah tahun pembuktian bagi pemerintahan Jokowi – JK. Kita akan melihat pada tahun ini bagaimana pemerintah menyikapi setiap isu-isu yang berkembang di masyarakat, Bagaimana pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan kita akan melihat apakah diperjalanan pemerintahannya ini Jokowi – JK dapat merealisasikan janji-janjinya selama 4 tahun ke dalam program yang nyata atau justru terganjal oleh pihak-pihak di lingkaran istana yang coba memasukkan dan mementingkan agenda pribadi atau kelompok dari pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, sembilan program prioritas pemerintah Jokowi – JK yang sudah disusun dengan baik jangan sampai kandas ditengah jalan. Pengawalan program-program tersebut harus mendapat dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar sukses sampai pada akhir masa jabatan perintah Jokowi – JK. Dengan kata lain pemerintah harus melibatkan seluruh elemen untuk menyukseskan agenda-agenda strategis kepemerintahan Jokowi – JK.

Berangkat dari pemaparan di atas, bahwa ke depan penerapan program strategis (Nawa Cita) yang diterapkan oleh Jokowi – JK dalam kondisi Indonesia kekinian setidaknya dapat memberikan harapan baru bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sampai saat ini Indonesia terus mengalami kemerosotan dalam segala bidang, sehingga dirasa cocok prinsip Trisakti menjadi landasan pengimpelemtasian Nawa Cita Jokowi – JK agar dapat membenahi persoalan bangsa ini.

Kondisi objektif saat ini, pemerintahan Jokowi – JK belum menunjukkan ciri Nawa Cita sebagai grand program untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hanya sebagian menteri Jokowi – JK yang mampu menunjukkan bagaimana penerapan Nawa Cita dalam program-programnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena dalam prakteknya Nawa Cita sebagai agenda strategis tidak mampu diserap atau sengaja program tersebut dibiaskan sehingga terjadi liberalisasi secara praktek di lapangan dan cenderung memperkaya diri sendiri.

Terlepas dari kondisi internal maupun eksternal yang selalu mempengaruhi kepemimpinan rezim berkuasa, program tersebut harus berjalan sesuai rencana, sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita proklamasi. Selain itu pula, keberhasilan program strategis harus disertai pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong membangun masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.**

untuk mengakhiri dari tulisan ini maka saya berpendapat bahwa konsep Tri Sakti yang termanifestasi kedalam Nawa Cita haruslah di jalankan oleh pemimpin yang tegas dan konsisten serta melakukan perlawanan jika di interfensi oleh kekuatan atau pengaruh dari siapapun baik secara internal kepartaian maupun eksternal kepartaian demi kemaslahatan rakyat indonesia. Semoga saja..**

 

Sabar…!!!, Jalan Masih Berliku Dalam Nawa Cita; Hentikan Atau Beri Kesempatan
(Respon Setahun Kepemimpinan JOKOWI-JK)

Oleh : La Ode Tamsil., SH
Koordinator ; IPPLI ( Investigation Policy Political Law In Indonesian )
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jayabaya

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com