ZONASULTRA.COM, KENDARI – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun 2016 di Gedung Paripurna DPRD, Kamis (13/4/2017) malam.
Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Nur Alam.
Nur Alam mengatakan, penyampaian LKPJ gubernur merupakan agenda rutin tahunan dan menjadi amanat konstitusi sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Laporan LKPJ gubernur tahun 2016 ini berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016, dan merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sultra tahun 2013-2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 3 Tahun 2014.
Dikatakannya, kinerja pemerintah pada tahun 2016 menunjukkan performa yang memuaskan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2016 cukup baik yakni mencapai 6,51 persen walaupun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 6,88 persen.
“Sultra juga telah berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 13,74 persen pada tahun 2015 menjadi 12,88 persen pada September 2016 dengan jumlah penduduk miskin terbesar berada di wilayah pedesaan sebesar 274,11 ribu orang atau 15,31 persen dan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 53,18 ribu orang atau 6,87 persen,” kata Nur Alam.
Sementara untuk pencapaian tingkat pengangguran terbuka kata dia, Sultra telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,55 persen pada Agustus 2015 menjadi 2,72 persen di Agustus 2016.
Nur Alam mengungkapkan, untuk pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 sebesar Rp 638,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 756,3 miliar. Dana alokasi khusus (DAK) dengan target Rp. 1,82 triliun, sedangkan realisasi sebesar Rp. 2,03 triliun.
Berita Berkait : LKPJ Gubernur Sultra, Puluhan Anggota DPRD Tidak Hadir
“Alokasi belanja tidak langsung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1,52 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1,46 triliun. Sementara alokasi belanja langsung tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1,30 triliun, dengan realisasi mencapai Rp. 1,19 triliun dari total belanja langsung,” jelasnya.
Selain itu, gubernur dua periode ini mengatakan, tahun 2016 Pemprov Sultra telah meksanakan tugas umum pemerintah berupa kerjasama antar daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan penanggulangan bencana, pengolahan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga donor.
Lembaga-lembaga donor yang dimaksud disini kata Nur Alam seperti, Millennium Challnge Account (MCA) Indonesia, Agroforestri and Forestry (AgFor) Swiss Contact, WWF Indonesia, TATTs Sultra, dan Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada (DFATD). (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
