ZONASULTRA.COM, BURANGA – Agar program bantuan rumah tangga miskin kedepan oleh pemerintah pusat bisa tepat sasaran, diharapkan seluruh stakholder yakni camat, Lurah, serta kepala Desa se kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) diingatkan agar lebih serius membantu Badan Pusat Statistik (BPS) setempat pada saat melakukan pendataan sensus kependudukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, La Djiru mengatakan tuntutan untuk setiap daerah memiliki data base kependudukan yang akurat merupakan suatu keharusan. Sehingga, diperlukan pendataan di lapangan dari kota hingga ke desa-desa dapat dilakukan dengan baik agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.
“Makanya camat, lurah, kepala desa agar membantu proses pendataan kependudukan dengan serius. Ini untuk mendapatkan data yang akurat,” kata La Djiru saat memberikan sambutan pembukaan sosialisasi pemutakhiran basis data terpadu 2015 di aula Bappeda, Senin (25/9/2015).
Dijelaskannya, data yang akan diperoleh nantinya akan berhubungan langsung dengan program perlindungan sosial yang dicanangkan pemerintah pusat. “Pentingnya kegiatan ini, sehingga semua aspek perencanaan pembangunan harus dilengkapi dengan data yang akurat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Butur, Sudirman, mengatakan kalau kegiatan sosialisasi itu dilakukan diseluruh kabupaten/kota se-Sultra, termasuk daerah otonomi baru seperti, Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan serta Muna Barat.
“Tujuan kami di sini hanya untuk mensukseskan pendataan ini. Kami sudah melahirkan fasilitator kecamatan. Mereka akan melakukan pendataan di desa-desa sekaligus sosialisasi,” katanya.
Data terpadu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan program-program bantuan rumah tangga miskin. “Data ini menjadi tugas kita bersama. Apabila data ini salah, maka kita semua kena imbasnya dari pusat, dan masyarakat juga akan dikorbankan,” terangnya.
Petugas lapangan sudah dilatih secara berjenjang. Sehingga diharapkan kerja sama semua pihak untuk mensukseskan pendataan ini. Data terpadu ini akan disampaikan ke pusat dan Pemda setempat untuk dilakukan pengesahan.(Darso)
