Tampilan Desktop

Sembilan BEM UHO Demo di Kejati Desak Kejagung Tuntaskan Kasus TPPU Gubernur Sultra
54 Dibaca

(Ini Alasan Kejagung Lambat Tuntaskan Kasus Dugaan TPPU Gubernur Sultra)

Penyelidikan kasus dugaan TPPU U$ 4,5 juta yang melibatkan Nur Alam telah memasuki tahun ketiga. Sejak tahun 2012 Kejagung RI menangani kasus itu namun sampai saat ini belum ada kejelasan. (Ini Alasan Kejagung Lambat Tuntaskan Kasus Dugaan TPPU Gubernur Sultra)

“Benarkah kejagung menunggu pemeriksaan saksi kunci? Ataukah kejagung sedang berusaha mengulur waktu sampai kasus ini dilupakan publik? Ketika kasus ini hilang dari perhatian publik, Kejagung akan bebas menerima suap untuk menutup kasus ini,” kata Ahmad, selaku koordinator aksi.

Dugaan kasus TPPU itu terungkap setelah adanya temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan antara PT. Rich Corp International (RCI), sebuah perusahaan tambang di Hongkong dan Gubernur Sultra, Nur Alam. Transaksi itu dilakukan sebanyak empat kali dalam bentuk polis asuransi dengan total transaksi 4,5 juta Dollar Amerika.

“Jika transaksi antara RCI dan Nur Alam adalah transaksi yang legal mengapa harus disamarkan dalam polis asuransi,” tegasnya.

Dikatakan Ahmad, RCI adalah perusahaan tambang yang berpusat di Hongkong yang menurut kejagung kini sudah tidak berkantor bahkan pemilik perusahaanpun kini sudah tidak ditemukan. Dengan demikian menurutnya, bisa jadi RCI ini merupakan perusahaan bayangan yang disamarkan untuk aliran dana haram ke rekening para pejabat.

“Saat wawancara di TV nasional, Nur Alam sempat mengatakan bahwa dana yang ditemukan oleh PPATK adalah dana yang dititipkan oleh temannya. Lalu kini dimana tempat temannya itu berada dan kenapa harus dititipkan dalam bentuk samaran polis asuransi,” tuturnya.

Untuk mendalami kasus ini lanjutnya, seharusnya kejagung memeriksa perusahaan tambang yang ijinnya diterbitkan Nur Alam. Tahun 2010, Gubernur Sultra menerbitkan ijin usaha pertambangan (IUP) atau lebih tepatnya peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi PT. Anugrah Haraka Barismah (AHB) di atas lahan seluas 3.084 hektar yang terletak di Bombana dan Buton.

“IUP PT.AHB tersebut ternyata sebagian kawasannya masuk dalam hutan lindung. Dalam peta Dirjend Pranologi Kementrian Kehutanan RI Juni 2011, PT AHB tidak masuk dalam ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung Sultra. Hal ini jelas indikasi kuat adanya suap Nur Alam. Apakah ada hubungannya dengan RCI untuk kepentingan IUP PT. AHB? Kejagung RI harus mendalaminya,” pungkasnya. (**Taslim)

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com