Sempat Diancam Batalkan Pilkada, Anggaran KPU Koltim dan Konut Akhirnya Aman

30

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Kekurangan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat memunculkan kekhawatiaran KPU bahwa Pilkada akan dibatalkan di daerah yang bermasalah anggarannya. Hal itu paling terjadi pada anggaran Pilkada KPU Konawe Utara (Konut) dan Kolaka Timur (Koltim).

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan untuk saat ini anggaran kedua daerah itu kembali aman. Sebelumnya masalah terjadi di Konut ketika DPRD-nya secara sepihak memangkas anggran Rp.5 miliar dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp.17 miliar yang sudah ditanda tangani antara KPU setempat dan Bupati Konut.

“Tetapi setelah KPU Sultra perintahkan KPU Konut untuk koordinasi kembali dengan pemerintah daerah, Bupati Konut berjanji akan mencukupkan kembali,” kata Dayat, Sapaan Akrab Hidayatullah di Kendari, Senin (28/9/2015).

KPU Sultra sudah mengadukan masalah anggaran KPU Konut kepada pemerintah provinsi. Hasilnya kata Dayat, Gubernur Sultra  memberi garansi akan mengevaluasi penetapan APBD konut.

Sementara itu, di Koltim masalahnya juga dapat teratasi karena pihak pemerintah daerah sudah mentransfer kekurangan anggaran tahap dua. Secara umum saat ini anggaran 7 daerah Pilkada di Sultra tidak ada masalah dan bisa dikatakan aman.

Selama ini KPU mengancam akan membatalkan Pilkada di tengah jalan bukan tanpa alasan. Pilkada itu terkait dengan tahapan pelaksanaan yang sudah diprogramkan dan masing-masing tahapan memiliki mata anggaran yang sudah disiapkan termasuk logistik.

Problemnya adalah kalau anggaran dipangkas terkait dengan honor penyelenggara baik PPK,PPS,KPPS terus anggarannya tidak cukup maka tidak akan ada yang kerja. Lanjut Dayat, begitu pula soal logistik kalau anggaran kertas suara,anggaran distribusi logistik tidak ada maka tidak bisa dilaksanakan dan mana ada pihak yang mau bertanggung jawab

“Saya mau tanya balik, kalau tidak cukup anggaran, siapa yang berani lanjutkan Pilkada? Pemda, Panwas, DPRD, Polisi, TNI atau LSM ? Kalau ada pihak yang berani kami persilahkan untuk lanjutkan,” tantang Dayat.

Menurut Dayat, melaksanakan pilkada itu menggerakan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur tidak hanya dengan telunjuk. Tapi mobilitas sumber daya baik orang-orang yang bekerja maupun kebutuhan logistik perlengkapan pilkada semuanya membutuhkan anggaran sebagai penggerak dan menjamin kualitas pelaksanan pilkada.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini