Tampilan Desktop


Soal MI, LIRA Konawe Minta Bupati dan Gubernur Duduk Bersama
223 Dibaca

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Polemik Mega Industri (MI) di Kecamatan Morosi, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) sepertinya masih panjang, upaya Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa untuk mendatangkan investor besar terancam sia-sia saja.

Soal MI, LIRA Konawe Minta Bupati dan Gubernur Duduk Bersama

Rolansyah

Hingga saat ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, belum menunjukkan sikap mendukung penetapan wilayah Morosi sebagai Kawasan Industri Nasional (KIN)

Nur Alam menuding jika pembangunan kawasan mega industri Konawe banyak melanggar hukum.

Sebab daerah yang dulunya tandus itu tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai kawasan pengembangan industri, meskipun sudah direstui oleh pemerintah pusat, Nur Alam belum juga melunak.

Saat ini aktifitas mega industri Konawe dihentikan oleh Pemprov karena belum mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), serta beberapa izin lainnya.

Disisi lain, Bupati Konawe terus berupaya melakukan koordinasi dengan beberapa kementrian terkait untuk terun langsung melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. bahkan isu mega industri juga menjadi perbincangan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) pusat dengan menurunkan personil komisi VI untuk memediasi hal ini.

Bupati LIRA Konawe, Rolansyah menilai persoalan kawasan mega industri konawe tidak akan pernah berakhir jika kedua pemimpin daerah (Bupati dan Gubernur) tidak duduk bersama membahas masalah tersebut.

“inikan ada kepentingan individu, kalau dua-duanya masih terus mempertahankan ego mereka, maka sudah hal yang sangat jelas kalau sebenarnya kepentingan masyarakat luaslah yang akan hancur, dan mereka seperti tidak mau memikirkan itu,” kata Rolansyah. Rabu (09/03/2016)

Ia berharap agar kedua putra terbaik Sulawesi tenggara mau duduk bersama dan mencari jalan keluar yang baik agar polemik mega industri tidak terus-terus menjadi bola panas yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun.

“polemik pembangunan kawasan mega industri morosi merupakan satu bagian dari perang egoisme antara Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dan bukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya,” jelasnya menanggapi polemik aktifitas pembangunan KIN Morosi yang kini di hentikan sementara oleh Nur Alam.

 

Penulis: Restu Tebara
Editor: Tahir Ose

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com