Tampilan Desktop



Sudah Beroperasi, PT SRNA Belum Kantongi Dokumen Amdal
206 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – PT Sungai Raya Nikel Alloy (SRNA) yang beroperasi di Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) diduga belum mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Hal itu berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu.

Sukarman

Sukarman

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sukarman mengatakan, pihaknya telah melihat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang permurnian nikel tersebut, telah melakukan aktivitas seperti penimbunan laut dan penimbunan mangrove, bahkan material persiapan pembangunan pabriknya sudah siap. Hanya saja, pihaknya belum melihat izin Amdal dari PT SRNA itu.

“Baguslah investasinya. Hanya saja kita belum lihat itu terkait Amdalnya,” kata Sukarman saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Jumat (5/5/2017).

Politisi PAN ini mengungkapkan, komisi III selain bekerja menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Moramo, pihaknya juga berharap agar pihak perusahaan bekerja menurut prosedur dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Kami tidak ada maksud bahwa seolah-olah menghalangi investasi. Bahkan kita bersyukur dengan adanya investasi tapi kita harapkan mengikuti mekanisme perundang-undangan yang ada,” tuturnya.

Soal tuntutan masyarakat Moramo beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa aktivitas PT SRNA telah merusak hutan mangrove, Sukarman membenarkannya. Namun, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah PT SRNA ini menyalahi aturan atau tidak, sebab komisi III akan memanggil terlebih dahulu pihak-pihak terkait untuk melakukan kajian Amdal.

“Seandainya perusahaan ini terbukti tidak mengantongi dokumen Amdal, maka kami akan merekomendasikan kepada mereka untuk melengkapinya. Tapi seandainya mereka tidak bisa melengkapi, maka kami minta pihak yang berwenang untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga : PT VDNI Belum Kantongi Amdal

Olehnya itu, dalam waktu dekat, lanjut Sukarman, pihaknya akan memanggil PT SRNA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sultra dan Pemda Konsel untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait amdal dari PT SRNA termaksud dengan izin-izin yang lain.

“Rencananya kita RDP itu sebelum Ramadhan. Minggu ketiga bulan Mei, karena agenda teman-teman di komisi III bulan ini terlalu padat. Dalam RDP kita akan bahas semua, mulai dari amdal sampai izin-izin yang lain, apalagi di perairan Moramo itu merupakan tempat produksi lobster mutiara,” terangnya.

Sukarman menambahkan, pihaknya tidak ingin memunculkan para freerider atau para pihak yang mengambil untung dari lemahnya penegakkan hukum. (B)

 

Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Kiki

DY ZonaSultra

View all contributions by DY ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com