ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggaran Pemilihan Walikota (Pilwali) Kendari 2017 hanya dibahas antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari total usulan awal yang mencapai Rp 26,7 Miliar, kini yang disepakati hanya tinggal Rp 20 Miliar lebih.
Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu mengatakan dalam pembahasan anggaran Pilwali kali ini KPU tidak bermaksud mengesampingkan DPRD Kota. Namun hal itu karena berdasarkan peraturan mentri dalam negeri no. 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati.
Dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dibahas bersama antara Panwas, KPU, dan TAPD pemerintah daerah. Olehnya kata Teo- sapaan akrab Hayani Imbu bukan tidak bersedia membahas anggaran dengan DPRD Kota karena KPU sebatas membahasnya dengan TAPD.
“Jika kita diundang untuk menjelaskan itu kepada DPRD Kota pasti kami akan hadir. Sebenarnya kita sudah bangun komunikasi dengan Ketua DPRD (Abdul Rasak) untuk dijadwalkan pertemuan bersama,” kata Teo di Kendari, Selasa (12/1/2016).
Anggaran Pilwali 2017 dianggarkan untuk 1 tahun anggaran yakni dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 Kota Kendari. Untuk APBD tahun 2017 akan dinggarkan dalam jumlah yang berbeda namun diperkirakan jumlahnya sedikit.
Penyusutan anggaran itu setelah dilakukan pembahasan dengan TAPD Kendari. Anggaran yang dikurangi adalah perjalanan dinas, alat tulis kantot (ATK) untuk sekretariat KPU, dan lainnya. Lanjut Teo, Jika pihak DPRD Kota ingin mengetahui lebih jauh tentang anggaran Pilwali maka pihak KPU siap menjelaskannya.
Perlu diketahui, sebelumnya sejumlah anggoata Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Kendari tidak mengetahui tentang anggaran Pilwali 2017 serta penyusutannya yang tinggal Rp 20 Miliar lebih. Sepengetahuan DPRD, total anggaran Pilwali masih berjumlah Rp 26,7 milliar.
“Jumlah anggaran untuk Pilwali ini pun belum kami ketahui, kalaupun anggarannya benar Rp 26,7 milliar hendaknya harus diketahui peruntukan anggarannya. Sebab anggaran Rp 26,7 Milliar ini bukanlah anggaran yang kecil,” kata anggota Banggar La Ode Ashar, di aula DPRD Kota Kendari, Rabu (6/1/2016).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Abdul Rasak menuturkan, untuk memperjelas anggaran Pilwali tersebut pihaknya akan sesegera mungkin memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) dan KPU Kota Kendari untuk menjelaskan item pembiyaan sehingga anggaran Rp 26,7 milliar tersebut dialokasikan dalam APBD 2016.
“Harus ada suatu penjelasan teknis dari dua pihak ini, sehingga kami juga mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran tersebut. Sebab kami tidak akan lagi menyetujui penambahan anggaran jika dalam persentase nanti anggaran tersebut dinyatakan cukup,” kata Rasak.
Penulis : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Tahir Ose
