ZONASULTRA.COM,KENDARI- Sejumlah ibu rumah tangga (RT) di Kota Kendari mendatangi DPRD setempat untuk mengadukan nasib mereka yang belum terdaftar dalam pendataan Kartu Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda).
Akibatnya mereka sangat kesulitan dalam hal proses pengurusan ketika berobat di Puskesmas maupun rumah sakit.
Nurlaela, warga Kecamatan Mandonga mengatakan, saat ini pihaknya belum didata sebagai penerima jamkesda. Padahal dirinya dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Mandonga sudah terdata.
Untuk itu pihaknya sangat berharap, dirinya juga bisa dimasukkan dalam daftar penerima jamkesda.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamsina, warga Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia. Dirinya sangat berharap dapat masuk dalam Jamkesda. Sebab dengan begitu, pihaknya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Sepengetahuan kami memang sudah ada pendataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan tetapi sampai sekarang belum ada kabar kapan jamkesda tersebut kami terima,” kata Hamsian di ruang aula DPRD Kota Kendari, Kamis (15/10/2015).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Siti Nurhan Rahman yang menerima pengaduan ibu-ibu RT ini mengungkapkan, persoalan pendataan jamkesda ini seharusnya kelurahan sebagai ujung tombak proses pendataan haruslah lebih maksimal mendata warganya.
Masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran penerima jamkesda haruslah benar-benar terdata dengan baik.
Sebab Pemerintah Kota Kendari telah mengalokasikan anggaran Rp. 2 milliar untuk bantuan jamkesda.
“Dana Jamkesda ini baru digunakan Rp 800 juta. Jadi kami inginkan dengan waktu yang tinggal 2 bulan ini dana jamkesda ini dapat tersalurkan ke masyarakat dengan tepat,” ujarnya.
Siti Nurhan meminta Dinas Kesehatan kota Kendari sebagai instansi teknis pelaksanaan jamkesda, haruslah lebih pro aktif dalam melakukan kordinasi dengan pihak Kelurahan.
