Tampilan Desktop


Tak Punya Ongkos, Saksi Kasus Korupsi PLTU Lasunapa Enggan Hadiri Persidangan
59 Dibaca

ZONASULTRA.COM, RAHA – Sejumlah warga Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha, Rabu (3/6/2015) pagi. Mereka menemui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Raha Moh. Kasad menyatakan sulit untuk hadir dalam lanjutan sidang kasus korupsi dana pembebasan lahan PLTU Lasunapa. (Berita terkait : Korupsi PLTU Lasunapa di Muna Rugikan Negara Rp 2,7 Miliar)

“Mereka adalah warga penerima dana ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Lasunapa. Rata-rata mengeluh tidak ada ongkos berangkat ke Kendari. Mereka yang datang termasuk perangkat Desa Lasunapa,” ujar Kasad kepada wartawan usai menerima para calon saksi tersebut.
Kasad menjelaskan, pihaknya memang sudah melayangkan surat pemanggilan untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sultra di Kendari. Rencananya, sidang akan digelar pada hari Senin (8/6/2015) mendatang.
Sebanyak 19 warga penerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU  Lasunapa bakal dihadirkan sebagai saksi yang mendudukkan dua anggota tim pengadaan tanah atau Tim 9 sebagai terdakwa, yaitu mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raha Arifin dan mantan Kepala Desa (Kades) Lasunapa La Ode Mbirita. 
Selain 19 warga penberima pembayaran ganti rugi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga akan menghadirkan tiga orang dari pihak BNI sebagai bank penyalur dana ganti rugi yang mencapai Rp 4 miliar pada tahun 2012 lalu. Surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada para saksi, termasuk pimpinan BNI dan stafnya.
Dalam kasus dana ganti rugi pembebasan lahan PLTU seluas 10 hektar, pihak PLN telah membayar nilai ganti rugi sesuai kesepakatan yang mencapai Rp 4 miliar. Besaran ganti rugi yang diterima masyarakat bervariasi, namun rata-rata menembus angka ratusan juta rupiah sesuai luasan lahan yang dimiliki masing-masing warga. Pembayaran ganti rugi ditransfer langsung pihak PLN ke rekening tabungan BNI milik warga penerima. 
Sementara itu, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeirksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra terungkap nilai kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar dan pihak Kejari Raha telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Arifin, La Ode Mbirita, dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Muna La Ora. 
Ketiganya dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(*/Lily)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com