ZONASULTRA.COM, KENDARI – Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak stabil pasca ditutupnya tambang. Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu, anggota DPR RI dalam Seminar Nasional Pertambangan dan Energi dalam Bingkai Nawacita, yang diadakan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sultra di hotel Same, Sabtu (17/9/2016).
Menurut Adrian yang juga pembina Pospera, tambang merupakan salah satu faktor kemajuan perekonomian suatu daerah, di mana lingkungan hidup, ekonomi dan industri saling berkepentingan.
“Dengan hadirnya pertambangan di Sultra, memberikan peningkatan ekonomi yang sangat signifikan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, kalau tambang di tanah kita itu pekerjanya orang china. Bukan pribumi, nah itu yang selalu jadi persoalan,” tuturnya.
Hal yang juga disampaikan perwakilan Badan Intelejen Daerah, Zulkarnaen. Dengan adanya tenaga kerja asing (TKA) di kawasan pertambangan berdampak buruk terhadap pekerja lokal.
” Bisa muncul konflik sosial akibat perbedaan budaya, kecemburuan sosial antara pribumi dengan TKA, peredaran narkoba, spionase dan penyebaran penyakit,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Nursalam Lada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra menjelaskan bahwa Sultra merupakan penghasil nikel yang sangat melimpah, namun pada akhirnya daerah hanya mendapatkan sedikit dari triliunan rupiah yang diperoleh dari hasil bumi daerah. Hal itu tidak berdampak langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di PAD kita hanya mendapatkan Rp 50 milliar di provinsi. Padahal triliunan hasil nikel yang di kirim. kemarin, pernah saya tanya ke Bupati Konawe Utara, berapa pendapatan daerah di konut dan dia jawab cuma Rp 5 milliar,” ujarnya.
Jika revisi Undang-undang minerba benar dilakukan, lanjut Nursalam, dirinya meminta agar bagi hasil antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak Tambang dapat di tingkatkan.
“Sehingga kalau pemerintah daerah itu berharap kalau kita mau membangung dari hasil sektor tambang, itu hampir tidak memungkinkan. Karena PAD yang sangat kecil dari sektor tambang,” tegasnya.
Rumitnya pengurusan izin tambang serta biaya yang besar membuat investor tambang sedikit takut untuk masuk ke wilayah Sultra. Selain itu, ketidakjelasan Izin Usaha Pertambangan, membuat banyak tambang di wilayah Sultra bermasalah.
Sebelumnya, seminar nasional pertambangan yang diselenggarakan Pospera dibuka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Adrian Napitupulu
Ketua panitia penyelenggara DPD Pospera Sultra, Wahidin Kusuma Putra mengatakan bahwa kegiatan awal sebelum rapat daerah dilakukan adalah seminar nasional dengan bertemakan Pertambangan dan Energi dalam Bingkai Nawacita’ yang di dihadiri beberapa pemateri oleh perwakilan Polda Sultra, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dan perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) daerah. (B)
Reporter : Randi Ardiansyah/Hasan
Editor : Kiki
