Tampilan Desktop



Tanah Dijual ke Perusahaan, Ahli Waris Ini Mengadu ke DPRD
35 Dibaca

Anehnya, 200 kk ini tak diketahui asal usulnya oleh pemerintah setempat. Munculnya 200 kk ini diperantarai oleh seorang oknum yang membawa masuk kemudian membuat rumah serta menjual tanah dibawah tan

Anehnya, 200 kk ini tak diketahui asal usulnya oleh pemerintah setempat. Munculnya 200 kk ini diperantarai oleh seorang oknum yang membawa masuk kemudian membuat rumah serta menjual tanah dibawah tangan kepada pihak perusahaan.
Camat Palangga pun kepada DPRD menyatakan masuknya 200 kk ke wilayahnya tanpa sepengetahuannya. Karena itu camat meminta agar dilakukan operasi yustisi guna mendata warga-warga tersebut. 
Pihak perusahaan pun telah melegalisasi tanah tersebut berdasarkan terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Karenanya kelompok ahli waris ini telah menunjuk salah satu pengacara untuk mewakili mereka menindak lanjuti persoalan tersebut. 
Ketua DPRD Konsel Irham saat menerima pengaduan kelompok ahli waris tersebut, Selasa (24/3/2015) kemarin menghimbau kepada ahli waris untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah setempat terutama pihak desa guna menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan DPRD Konsel akan terus berupaya agar persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik.
“Di Desa Aosole Kecamatan Palangga mengakui seluas 650 Ha yang dimiliki kelompok Makasara dan selebihnya ini diluar desa Aosole,” kata Irham Kalenggo. 
Image

Masyarakat dan ahli waris pemilik lahan di desa Aosole, kecamatan Palangga saat melakukan pertemuan dengan DPRD, Selasa (24/3/2015). Foto Efan

Irham meminta kepada ahli waris agar melakukan inventarisir lahan, baik yang telah dijual maupun yang belum terjual agar dapat dipisahkan. Politisi Golkar itu juga menyampaikan kepada kedua camat yakni camat Palangga dan Baito untuk mengintruksikan kepada para kepala desa agar tidak melegalkan penjualan tanah yang tidak jelas.
“Kita berharap ini tidak terjadi lagi sebab banyak kepala desa yang melakukan penjualan tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT), itu hanya bukti kepemilikan dan saat ini Kades tidak berhak mengeluarkan itu lagi,“ kata Irhan. 
Ditempat terpisah, Direktur Walhi Sultra Kisran Makati menyatakan hadirnya sejumlah perusahaan perkebunan di daerah itu telah menimbulkan banyak persoalan agraria yang berujung pada konflik sosial. Pihak pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran yang jelas-jelas mengorbankan masyarakat terutama pemilik lahan.
“Dari awal saya katakan bahwa konflik sosial akibat pencaplokan lahan warga akan terjadi. Dan ini terbukti banyak sekali persoalan lahan yang tak tuntas diselesaikan oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan seharusnya  selektif dan melakukan verifikasi terhadap kepemilikan lahan-lahan warga untuk memanilisir konflik yang terjadi. Kalau seperti ini masyarakat diruguikan dan perusahaan mengambil keuntungan di atas penderitaan pemilik lahan,” kata Kisran, Rabu (25/3/2015). (Irfan Mualim)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free