Tekan Angka NPL, BPR Bahteramas Kendari Sasar Kredit Konsumtif

180
Direktur BPR Bahteramas Kendari, Arthur
Arthur

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Kendari fokus pada peningkatan kredit konsumtif. Hal itu dilakukan agar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat melambung di tahun 2018 lalu dapat ditekan.

Direktur BPR Bahteramas Kendari, Arthur mengungkapkan, rata-rata kredit yang bermasalah pada tahun lalu adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Dimana, bulan Desember tahun 2018 kemarin, angka kredit macet mencapai 16,8 persen.

Sehingga, untuk menekan kredit macet, salah satu strategi yang dilakukan pihaknya yaitu dengan melempar kredit di sektor yang lancar, yakni kredit konsumtif. Sebab kredit macet merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit lancar.

BACA JUGA :  7 Keunggulan MacBook Air yang Membuatnya Jadi Pilihan Utama

“Kita lempar kredit sebanyak mungkin, tapi yang lancar. Supaya pembaginya kurang dan NPL berkurang,” ungkap Arthur saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/1/2019).

Arthur juga menjelaskan, berdasarkan rencana bisnis tahun ini, target kredit tersalurkan sebanyak Rp 17,8 miliar. Target tersebut meningkat Rp 4 milar dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13,8 miliar.

Pada Januari 2019, pihaknya sudah memperoleh nasabah sebanyak 200 orang dengan total kredit konsumtif tersalurkan Rp1,9 miliar.

“Jadi sudah mencapai 9,4 persen dari target yang ditetapkan tahun ini,” pungkasnya.

Ia pun menambahkan, platform kredit konsumtif berkisar antara Rp 8 juta sampai Rp 15 juta. Sedangkan KMK sebesar Rp 75 juta sampai Rp 200 juta.

BACA JUGA :  Realisasi Belanja Negara di Sultra Tahun 2023 Sebesar Rp29 Triliun

Untuk sasaran kredit konsumtif tahun ini adalah pegawai pemerintah provinsi (Pemprov). Sebab, pihaknya diberi kepercayaan sebagai bank yang menyimpan Tunjangan Penaikan Penghasilan (TPP) PNS provinsi yang jumlahnya kurang lebih delapan ribu orang.

“Saya berikan kredit Rp 8 juta sampai Rp 15 per orang dan itu saya potong TPP-nya Rp 800 ribu per bulan selama satu tahun. Karena TPP mereka itu Rp1 juta perbulan,” pungkasnya. (b)

 


Reporter: Ilham Surahmin
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini