ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kunjungan komisi XI DPR RI di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (1/8/2016) menjadi momen penting bagi Gubernur Sultra Nur Alam.
Dalam kesempatan itu, gubernur dua periode ini mengungkapkan bahwa tugas seorang gubernur lebih berat ketimbang kerja Presiden.
Menurutnya, menjadi gubernur harus mampu membina kepala daerah yang berada di setiap kabupaten/kota di wilayahnya. Selain itu, gubernur bersentuhan langsung dengan masyarakat serta melayaninya.
“Sedangkan Presiden kan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan setiap ada masalah pusat di daerah yang salah, kita yang dimarahi,” ungkap Nur Alam sembari tersenyum lepas dihadapan anggota Komisi XI DPR RI, di ruangan tamu gubernur Sultra, Senin (1/8/2016).
Saat ini, kata Nur Alam, sudah tidak ada keharmonisan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemeritah kabupaten/kota, sehingga berdampak pada pengimplementasian setiap kebijkan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Untuk menjaga tidak terjadi krisis kepercayaan masyarakat, maka kekuasaan seharusnya dibagi-bagi asalkan tidak keluar dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau membentuk sebuah negara federal. Pasalnya, Indonesia ini sangat besar dan luas.
“Apalagi, tuntutan masyarakat untuk menggerogoti negara semakin tinggi, sementara pemerintah pusat sudah tidak mampu mengimbangi tuntutan tersebut,” ujarnya.
Untuk diketahui, Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir dalam kunjungan kerja di Sultra diantaranya Haerul Saleh, Aditya Anugerah Moha, Jon Erizal sebagai ketua tim, Dony Imam Priambodo, M. Amir Uskara dan Djenri Alting Keintem dan Bertu Merlas. (B)
Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Kiki
