ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah memasuki masa kerja triwulan ketiga (Januari-September 2016). Sejumlah pencapaian kerja telah berhasil dilaksanakan dan sebagian lagi masih dalam tahap pengerjaan.
Kepala Dinas PU Konkep Israwan Sulpa mengatakan sampai triwulan ketiga pencapaian dinas PU terbagi menjadi 3 sub sektor utama. Ketiganya yakni sektor Cipta Karya, Sumber daya air, dan Sektor Jalan atau Bina Marga.
Awal triwulan ketiga, proyek-proyek di sektor cipta karya rata-rata pelepasan kontraknya pada bulan Juni-Juli 2016. Proyek-proyek tersebut kini sudah berjalan dua bulan dan progres pengerjaan fisik sudah memasuki rata-rata 50 persen.
“Inikan di Cipta Karya waktu kontraknya empat bulan, dengan pengerjaan yang sudah 50 persen kita percaya target pengerjaannya bisa selesai tepat waktu,” ujar Israwan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Dari sub sektor sumber daya air yakni pembangunan-pembangunan irigasi pelepasan kontraknya pada bulan Juli 2016 lalu. Rata-rata progresnya saat ini sekitar 35 persen. Kata Israwan, proyek itu sebenarnya bisa lebih cepat karena menyangkut pembangunan-pembangunan baru yang bersentuhan dengan kesejahtraan masyarakat di lokasi pengerjaan.
“Agak terlambat memang, sepertinya sudah harus seperti cipta karya yang progresnya mencapai 50 persen. Tetapi karena terkendala di lapangan lokasinya,” ujar Israwan.
Khusus untuk sektor pembangunan jalan sedikit mengalamai keterlambatan rilis kontraknya sehingga rata-rata progres pengerjaan baru 10 persen. Namun demikian, hal itu tidak akan terlalu menjadi masalah sebab di sektor bina marga jalan merupakan pengerjaan infastruktur yang cepat seperti pengaspalan.
Israwan optimis dengan masa kontrak hingga Desember 2016, target pengerjaan proyek di sektor jalan akan selesai tepat waktu. Tentu dengan pengendalian tata kerja yang ketat meskipun progres 10 persen saat ini masih terbilang kurang.
“Jadi kalau dipersentasikan secara keseluruhan ketiga sektor tersebut memasuki triwulan ketiga ini dengan Cipta Karya 50 persen, sumber daya air 35 persen, dan sektor jalan 10 persen, secara keseluruhan baru sekitar 30 persen,” katanya.
Dari semua sektor tersebut dianggap prioritas karena merupakan infrastruktur dasar pembangunan Konkep sebagai daerah otonomi baru (DOB). Hanya memang besaran anggarannya berbeda-beda sesuai dengan prioritas daerah.
Jika diurutkan berdasarkan besarnya anggaran, yang pertama adalah aksesibilitas jalan, menyusul sektor pendukungan pangan dalam hal ini pengairan sumber daya air, dan ketiga sektor keciptakaryaan. Penganggaran tersebut sesuai dengan kondidi kemampuan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Konkep 2016.
Kendala Pembangunan Infrastruktur
Israwan mengatakan Dinas PU sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari kendala ataupun masalah pembangunan. Kendalanya seperti pembebasan lahan milik masyarakat untuk pembangunan infrastruktur.
Terkadang masih banyak masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dan nilai jual lahan yang ditetapkan pemerintah. Kendala seperti itu tidak saja dihadapi tahun 2016 ini saja namun tahun sebelumnya juga memiliki masalah yang serupa.
Olehnya diharapkan pengertian dari masyarakat bahwa lahan untuk pembangunan infrastruktur tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan kabupaten Konkep secara keseluruhan.
“Hanya mungkin saja ada hak-hak pribadi ketika lahan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau menuntut haknya bisa sedikit melonggarkan bahwa ada kewajiban kita sebagai negara untuk bagaimana kita berpikir bersama untuk pembangunan daerah kita. Maka marilah kita bersama menuju pada satu pemahaman persepsi itu,” ujar Israwan.
Lebih lanjut Israwan mengatakan, persoalan seperti itu muncul karena adanya sekat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ibaratnya masyarakat dan pemerintah adalah seperti berada dalam satu rumah yang tidak perlu ada tembok pembatas. Olehnya masyarakat seharusnya bisa mengerti kesulitan pemerintah dan pemerintah juga bisa memahami kebutuhan dan kesulitasn masyarakat.
Israwan juga berharap kalau masyarakat memperjuangkan hak-haknya terhadap lahan yang dimiliki haruslah rasional dalam membuat nilai-nilai hak-hak milik tersebut. Sebab rekan-rekan di jajaran pemerintahan terutama dinas PU tidak sedikitpun berpikir untuk merugikan masyarakat.
Pemerintah pada dasarnya ingin memberikan nilai lebih terhadap lahan-lahan yang dibebaskan hanya saja ada koridor dan standar yang menjadi patokan. Misalnya masalah ganti rugi lahan di dalam kota. Ada sebuah lahan yang sudah berisi tanaman namun setelah ditinjau dari sisi aturan kawasan tidak bisa dilakukan ganti rugi terhadap tanamannya hanya lahannya yang diganti rugi.
“Masalah lainnya soal kepastian kepemilikan hak (bukti), tidak ada bukti-bukti bahwa dia adalah pemilik yang sah tapi ngotot untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Tentu pemerintah melakukan pendekatan dengan alasan tidak mungkin melegitimasi kepemilikan hak itu kalau kepastian atas kepemilikan hak itu belum jelas,” ujar Israwan.
Prioritas Jalan Lingkar dan Jaringan Listrik
Usia Kabupaten Konkep pada 23 Oktober 2016 lalu sudah mencapai tiga tahun, sejak memisahkan diri dari kabupaten induknya Konawe. Memasuki usia yang ketiga tersebut, Konkep kini dipimpin Bupati definitif Amrullah bersama wakilnya Andi Muhammad Lutfi.
Amrullah mengatakan tiga tahun merupakan usia yang masih sangat muda. Olehnya dibutuhkan genjotan pembangunan di segala lini mulai dari ibukota sampai ke desa-desa.
“Adapun tema peringatan hari ulang tahun Konkep adalah dengan semangat hari ulang tahun ke-3 kabupaten Konawe kepulauan tahun 2016 Kita Sukseskan Program Pembangunan Melalui ‘Lingkaran Hati Emas’ atau lintas pembangunan kawasan berbasis rantai ekonomi masyarakat, dan merupakan grand strategi daerah,” kata Amrullah dalam sambutannya pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Konkep, 23 Oktober 2016 lalu.
Kabupaten konkep yang telah berusia 3 tahun sudah sepatutnya dijadikan momentum untuk memperkokoh tali persaudaraan diantara pemerintah dan masyarakat. Hal itu tidak lain guna menyongsong masa depan Konawe Kepulauan yang lebih baik.
Menurut Amrullah, memasuki usia 3 tahun Konawe Kepulauan, banyak hal yang telah dilakukan untuk kemajuan bersama meskipun disana sini, masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan. Hasil- hasil pembangunan daerah yang diraih selama kurun waktu tiga tahun terakhir merupakan buah dari jeri payah bersama.
Amrullah bercerita sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konkep pada tanggal 17 februari 2016 lalu telah banyak upaya maksimal yang dilakukan. Walaupun kurun waktunya masih tergolong singkat, namun tidak sedikit dihadapkan dengan kendala dan permasalahan yang harus ditemukan solusinya.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kondisi alam, maupun keterbatasan sebagai manusia biasa dalam memimpin. Sebagai manusia biasa, sudah tentu tidak pernah sepi dari kekurangan-kekurangan dalam menakhodai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Saya berharap berbagai kendala dan permasalahan yang mengemuka dewasa ini, tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap berbuat yang terbaik bagi daerah dan masyarakat konawe kepulauan,” ujar Amrullah.
Ketika awal memimpin, Amrullah mengaku langkah pertama yang ditempuh adalah berupaya mempercepat penyusunan dan penetapan rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD kabupaten Konkep tahun 2016-2021. Berkat dukungan semua pihak termasuk DPRD, maka pada tanggal 15 Agustus 2016 RPJMD ditetapkan menjadi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016.
Selama kurun waktu 8 bulan lebih memimpin daerah Konkep, tidak dapat dipungkiri jika telah banyak yang diperbuat bagi daerah dan masyarakat. Namun tetap disadari bahwa apa yang telah dilakukan itu belum seluruhnya dapat membuahkan hasil yang menggembirakan.
Amrullah menjelaskan, dengan ditetapkannya RPJMD kabupaten Konkep tahun 2016-2021 maka arah pembangunan harus mengikuti koridor tersebut. Yang jadi perhatian adalah infrastruktur strategis khususnya pembangunan jalan lingkar pulau Wawonii dan ibu kota Langara akan menjadi perhatian serius pada tahun 2017 mendatang.
Tak hanya itu, fokus pembangunan lainnya adalah jaringan listrik lingkar pulau Wawonii, pembangunan jaringan irigasi, serta pencetakan sawah. Hal tersebut merupakan penunjang pembangunan ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan Konkep ke depan.
Pembangunan di sektor-sektor tersebut tentu dengan tidak mengabaikan tuntutan kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat mendesak. Oleh karena itu kata Amrullah, pembangunan lainnya yang juga digenjot yakni sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar, termasuk pembangunan di bidang sosial budaya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan serta kebudayaan dan pariwisata.
Berbagai prioritas daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya untuk mewujudkan visi daerah yakni terwujudnya tata peradaban masyarakat Wawonti yang bebas dari belenggu keterbelakangan sosial ekonomi dan sosial budaya tahun 2021.
“Saya yakin dan percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan penuh segenap komponen masyarakat Wawonii, insya allah kita dapat mewujudkannya,” kata Amrullah. (***)
