Tampilan Desktop



Tunjangan Aparat Desa 2014 di Busel dan Buteng Harus Dibayar
57 Dibaca

Rapat dengar pendapat tersebut digelar pada pukul 14.00 Wita di aula sekretariat DPRD Sultra, dihadiri puluhan  aparat desa dari kabupaten Buton Tengah minus Buton Selatan. Rapat dipimpin wakil

Rapat dengar pendapat tersebut digelar pada pukul 14.00 Wita di aula sekretariat DPRD Sultra, dihadiri puluhan  aparat desa dari kabupaten Buton Tengah minus Buton Selatan. Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Nur Salam Lada dan dihadiri Ketua Komisi I Taufan Alam, wakil komisi I Suwandi, Mutanafas, Rasyid Syawal dan anggota DPRD Sultra lainnya.
Ketua komisi I Taufan Alam menegaskan, pembayaran dana tunjangan aparat desa dari dua kabpaten itu menjadi tanggungjawab pemda Buton sebab anggarannya tercantum pada APBD dan APBD Perubahan tahun 2014  di kabupaten induk. (BACA JUGA : Tiga Bulan Gaji Tak Dibayar, Ratusan Perangkat Desa di Buteng dan Busel Demo di Provinsi)
“Hak para aparat desa dari dua kabupaten yang belum terbayar itu tanggunggungjawab pemda Buton, kalau pembayaran berikutnya baru masing-masing kabupaten yang bersangkutan,” tegas Taufan Alam Jumat (30/1/2015) di DPRD Sultra.
Menurut Taufan, berdasarkan APBD dan APBD perubahan Pemda Buton tahun 2014 terinci, bantuan keuangan (Blockgrant) Rp.15 juta per desa dengan jumlah 211 desa sehingga total anggaran sebesar Rp.3.165 milliar.
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan ke kelurahan dengan rincian hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.1,1 milliar, bantuan sosial kepada organisasi kemasyrakatan sebesar Rp.424.118.900.
Kemudian bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi Sultra,kabupaten/kota sebesar Rp.28,532 miliar dan bantuan pemerintah desa serta partai politik sebesar Rp.28,112 miliar.
Selanjutnya, APBD Kabupaten Buton tahun 2014  dan perubahannya terkait dana tunjangan aparat desa yang belum terbayarkan sejak triwulan akhir 2014 yakni, untuk kepala desa 1 tahun senilai Rp.7,596 miliar, kepala urusan desa 1 tahun Rp.3,798 miliar, kepala dusun 1 tahun senilai Rp.3.908 miliar.
Untuk dana alokasi desa (ADD) 1 tahun senilai Rp.6,752 miliar dan bantuan administrasi desa untuk 1 tahun senilai Rp.5 miliar.
Sementara bantuan keuangan pada pembangunan desa terinci, pemangunan kantir desa Pangilia kecamatan Talaga Raya Rp.100 juta, pembangunan kantor desa Kamama Kelurahan GU senilai Rp.100 juta dan pembangunan kantor desa Kabukobari kecamatan Mawasangka Tengah senilai Rp.75 juta. 
Anggota komisi I DPRD Sultra La Ode Mutanafas mengatakan, telah mengkonfirmasi dengan pihak pemda Buton agar segera dilakukan percepatan pembayaran tunjangan aparat desa. “Ini hanya soal waktu saja, karena setelah dikonsultasikan kepihak BPK maka hal itu akan dituntaskan,” ucapnya. (Mas)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free