ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata siap membentuk tim dan satuan tugas (satgas) untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang sering terjadi di Sultra, khususnya di lembaga pemerintahan. Di lingkup Pemprov Sultra, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan SKPD dan Biro Hukum Setda Sultra.
Saleh mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo secara tertulis karena presiden hanya menyampaikan secara lisan saja. “Sambil menunggu instruksi itu, biarkan dulu pihak kepolisian yang bekerja,” ungkap Saleh saat ditemui, Kamis (27/10/2016).
Terkait indikasi pungli yang ada di Sultra, Saleh belum mau memberikan komentar banyak, “Namun jika ditemukan, maka sanksi berat akan diberikan pada oknum tersebut bisa,” tegasnya.
Seperti yang dilansir di Kompas.com, Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktek pungli.
“Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli, terutama pada pelayanan kepada masyarakat,” kata Jokowi.
Selain itu, Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PAN-RB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap tangan melakukan praktek pungli. (B)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
