ZONASULTRA.CO, UNAAHA – Program dana desa dari pemerintah pusat, ternyata dijadikan lahan basah bagi segelintir oknum yang terlibat dalam program tersebut. Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) misanya, setiap Kepala Desa (Kades) dikenakan biaya lobi keuangan yang disinyalir dilakukan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Seperti yang dikatakan Kepala Desa Kumapo, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe Djafar mengaku, harus menyetor Rp 700 ribu kepada BPKAD sebagai biaya lobi keuangan dan camat juga harus diberikan Rp 750 ribu. Tidak hanya itu, setiap kepala desa juga diarahkan untuk membeli Leptop melalui salah satu pegawai keuagan tersebut, dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 7,5 juta.
Hal ini mengundang reaksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe. Sangat disayangakan adanya sejumlah anggaran yang penggunaannya berlebihan, serta adanya biaya yang tidak untuk peruntukkannya
Bupati LIRA Konawe Rolandsyah kepada zonasultra.id menjelaskan anggaran dana desa itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Fungsinya untuk meningkatkan pembangunan fasilitas desa dan kesejateraan masyarakat guna mamperbaiki pelayanan masyarakat agar berjalan efektif.
“Terkait adanya pemotongan itu dasar hukumnya apa, jika dalam penggunaan anggaran terdapat pos dana bintek itu sah-sah saja, jika itu diada-adakan oleh pengambil kebijakan dari pihak yang melakukan pemotongan itu harus di pertanyakan,” kata Rolan , Sabtu (15/08/2015).
Selain itu, Ia juga mempertanyakan tingginya anggaran bimbingan teknis (Bimtek) kepala desa yang nominalnya mencapai Rp 18 juta per satu desa untuk perjalanan dua orang ke Jakarta.
“Olehnya itu, saya berharap Polisi atau Kejaksaan sudah sepantasnya melirik kasus ini, karena ini sudah jelas-jelas menyimpang,” pintanya.
Sementara itu Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Ferdinan membantah adanya potongan tersebut. Dirinya mengaku tidak pernah mengetahui adanya anggaran lobi keuangan sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu kepala desa itu.
“Karena kami disini hanya mentransfer saja, kalau memang ada potongan silahkan di cek apakah jumlah dana yang masuk ke rekening desa itu sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai berarti benar ada potongan,” kata Ferdinan
