Tampilan Desktop


Wonua Morome, Kampung Subur yang Tinggal Kenangan
155 Dibaca

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), merupakan desa pemekaran. Induknya adalah Desa Sonai. Berpenduduk 467 jiwa, desa yang mayoritas warganya beretnis Jawa ini terbagi dalam 186 kepala keluarga (KK). Mereka merupakan warga transmigran di era pemerintahan Presiden Soeharto yang kini menjalani hidup sebagai petani padi sawah.Tahun 2009 silam, Desa Wonua Morome memiliki lahan sawah seluas 195 hektar dengan produktifitas gabah antara 5-6 ton per hektar. Alhasil, perekonomian di desa tersebut cukup sejahtera. Kehidupan petani mulai berubah manakala Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe mengizinkan investor tambang beroperasi di desa itu, pertengahan Juni 2012 lalu. Sebuah perusahaan asal Tiongkok, PT. Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) mulai melakukan eksplorasi pada pertengahan tahun 2013 lalu.

Seiring beroperasinya perusahaan ini, petani setempat tidak lagi dapat mengolah sawahnya karena sumber daya air berkurang. PT. CMMI merupakan salah satu perusahaan dari sekian perusahaan tambang yang akan dan telah beroperasi di daerah itu sebagai bagian dari ambisi besar Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa yang akan menjadikan daerah yang dipimpinnya sebagai kawasan proyek mega industri pertambangan. Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai satu dari 11 kawasan pengembangan proyek mega industri oleh pemerintah pusat melalui instruksi presiden. Bahkan Konawe disebut-sebut berada di urutan ketiga skala prioritas pembangunan kawasan yang bakal menelan anggaran hingga Rp 8 triliun. Nantinya pusat industri tambang akan ditempatkan di dua kecamatan yakni, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Morosi. Puluhan alat berat saban hari mulai mengeruk kawasan pegunungan yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari pemukiman masyarakat. Penderitaan masyarakat Desa Wonua Morome pun dimulai. Satu persatu sawah di desa itu hilang. Hasil panen pun sudah tidak memadai. Sutisna, petani di desa itu, terpaksa merelakan 12 hektar sawah miliknya tidak produktif lagi. Produktifitas sawahnya yang dulu mencapai enam ton gabah per hektarnya, kini hanya mampu menghasilkan tiga ton per hektar. “Itupun dari 12 hektar yang saya tanami, hanya tujuh hektar saja yang berhasil panen karena yang lainnya itu mati akibat kurangnya pasokan air,” kata Sutisna. Kondisi itu memaksa Sutisna menjual sebagian sawahnya. Keputusan itu dianggapnya sebagai pilihan terbaik untuk menyambung hidup keluarganya. Pilihan pahit itu ditempuhnya agar anaknya tetap dapat bersekolah. Pria tiga anak ini kini banting setir menjadi peternak sapi. Sebagian hasil penjualan sawahnya dia gunakan untuk membeli sapi peliharaan. Sutisna tidak sendirian mengalami kondisi seperti itu. Penderitaan mereka pun tidak semata soal sawahnya yang tidak produktif. Problem sosial lain kini mengintai warga desa itu. Krisis air bersih. Padahal, di awal masuknya perusahaan tambang itu, setumpuk janji diumbar. Ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat, perusahaan itu berjanji akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari dana kompensasi debu, bantuan pendidikan, hingga bantuan bagi warga yang sakit. Namun, belum satu pun janji itu diwujudkan. Berbeda dengan Sutisna yang tidak bersawah lagi. Warga lainnya, Agus (37), masih tetap menekuni profesinya sebagai petani sawah. Hanya saja, dia kini hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Karenaya, dia harus jeli melihat kondisi cuaca agar tidak gagal panen. “Saya dulu pernah pas selesai menanam, besoknya hujannya tidak turun-turun, bahkan sampai dua minggu hujan tak kunjung turun. Akhirnya saya harus menyewa mesin penghisap air agar sawah saya tetap terairi. Namun karena mata air yang kurang, padi yang baru ditanam itu banyak yang mati,” tutur Agus. Pria dua anak ini memprotes pemda yang telah mengizinkan perusahaan tambang beroperasi di sekitar desa mereka. Dia menagih janji pemerintah yang akan mensejahterakan mereka dengan pajak hasil tambang. “Sekarang mana buktinya? Pembangunan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Bantuan apa yang sudah pemerintah berikan untuk masyarakat kecil? Sampai hari ini tidak satupun yang terealisasi,” sederet pertanyaan diajukannya dengan nada masygul. Kepala Desa Wonua Morome Edi Sufiana tak kurang kecewanya dengan aktifitas perusahaan tambang itu. Dia menilai perusahaan itu sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi warga desanya. Perjanjian yang sebelumnya disepakati bersama dengan tokoh masyarakat tidak pernah direalisasikan hingga saat ini. Perusahaan ini sudah berkali-kali melakukan pengiriman, tetapi kewajibannya ke masyarakat tidak pernah dipenuhi. Warga pun berbalik menyoroti sang kepala desa karena dianggap enggan berurusan dengan pihak perusahaan. Edi mengaku sudah sembilan kali mengajukan proposal permohonan bantuan sebagaimana yang dijanjikan pihak PT. CMMI, tapi tak satupun yang teralisasi. Bahkan keluhan petani yang merugi akibat aktifitas penambangan juga tidak pernah direspon pihak perusahaan. “Sedangkan dana debu saja yang pihak perusahaan katakan wajib untuk diberikan, hingga saat ini belum ada juga. Saya juga sudah sering masuk dan menyampaikan keluhan masyarakat saya tentang saluran air yang tidak mampu untuk melayani sawah-sawah akibat adanya saluran yang tertimbun, tetapi tidak ada juga tanggapan,” katanya. Edi berharap, pemerintah dapat mengambil sikap terkait persoalan ini. Kalau perlu, kata dia, tutup saja perusahaan itu. Di level kecamatan, masyarakat Kecamatan Puriala yang tergabung dalam Asosiasi Kerukunan Antar Desa (AKAD), tak urung menjalin kesepakatan dengan perusahaan tambang itu. Kedua belah pihak menyepakati, pihak perusahaan akan mengeluarkan satu persen keuntungan hasil penambangan untuk masyarakat sekitar. Perusahaan juga akan melaksanakan kewajiban corporate social responsibility (CSR) untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dilaksanakan.

Kenangan Kampung SuburNama Wonua Morome merupakan bahasa daerah Tolaki yang berarti “kampung subur”. Desa ini memang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Polewani (53), tokoh masyarakat setempat mengatakan, wilayah Puriala yang dulu disebut daerah Lambuya selatan, terkenal dengan hamparan sawahnya luas. Semua lahan terolah dan produktif. Di desa ini, setidaknya hamparan sawah tercatat seluas 205 hektar.
Image
Sutisna warga desa wonua morome yang harus merelakan 12 hektar sawahnya tidak produktif lagi akibat kurangnya pasokan air untuk sawahnya, kini Sutisna terpaksa banting stir menjadi pengembala demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten, Desa Wonua Morome kini lebih tepat disebut sebagai Desa Wonua Mokula yang berarti “kampung panas”. “Dulu desa itu tidak pernah kekurangan air. Bahkan pada musim paceklik sekalipun desa itu tetap tidak kekeringan. Tetapi saat ini sudah beda jauh. Banyak warga mulai mengeluhkan kurangnya pasokan air untuk sawah mereka, bahkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga pun sering kurang,” katanya. Krisis air bersih pasca masuknya PT. CMMI tidak hanya dialami warga di Desa Wonua Morome. Masyarakat di dua desa tetangganya, Desa Puusangi dan Desa Sonai, juga merasakan hal yang sama. Seorang warga Desa Puusangi, Darman, mengatakan, sebelum adanya aktifitas tambang di daerah itu, desanya tidak pernah mengalami krisis air bersih. Tapi kini, Desa Puusangi sudah dua kali mengalami krisis air bersih setelah PT. CMMI beroperasi, yakni November 2013 dan Oktober 2014 silam. Saat itu, warga juga terserang penyakit kulit dan gatal-gatal karena terpaksa menggunakan air yang berwarna kekuningan untuk mandi. Di tempat terpisah Margono (53), petugas pengairan yang ditugaskan sejak tahun 2011 di Kecamatan Puriala, mengatakan, saat ini debit air untuk mengairi sawah petani di Desa Wonua Morome sangat kurang dikarenakan beberapa titik saluran yang ditimbun perusahaan dan mengakibatkan berkurangnya volume air. “Awal penugasan saya disini pada 2011 lalu, saluran ini mengairi sekitar 195 hekar sawah petani. Namun sejak masuknya tambang dan adanya aktifitas penebangan liar, saluran tersebut hanya mampu mengaliri sekitar 55 hektar sawah,” ujar Margono. Hal ini memaksa petani yang sawahnya tidak teraliri hanya mengandalkan sawah tadah hujan saja. Dusun I di Desa Wonua Morome, sedikitnya 18 hektar sawah petani berlaih menjadi sawah tadah hujan. Keluhan masyarakat sudah sangat sering disampaikan ke pihak perusahaan dan pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada respon dari kedua pihak itu. Nasib Karyawan Tambang Selain petani dan warga, PT. CMMI juga belum mampu mensejahterakan karyawannya. Upah yang diterima pekerja belum sebanding dengan volume dan resiko pekerjaan yang mereka pikul, terutama karyawan yang berada di bagian produksi (tungku), karena standar keselamatan kerja belum terpenuhi. Salah seorang karyawan, Abdi, mengaku ia dan rekannya harus melawan panasnya api batu bara tanpa pengaman atau pelindung yang sesuai standar keselamatan kerja. Karyawan yang sudah bekerja selama dua tahun di bagian produksi itu hanya diberikan baju kerja yang tidak tahan terhadap panas dan helm tanpa pelindung wajah. Ketika proses percetakan besi dimulai, sesekali serpihan api berhamburan kemana-mana yang kadang mengenai bagian tubuh siapapun yang bertugas saat itu. Belum lagi penutup mesin cetak yang bisa saja terbuka dan menghamburkan bijih nikel yang bentuknya seperti lahar atau lava ketika gunung meletus. Dengan demikian, upah sebesar Rp 1,6 juta belum seimbang dengan resiko yang mereka terima. “Jadi kalau kerja di sana itu harus ekstra hati-hati karena tidak adanya pakaian khusus yang diberikan bagi pekerja yang pos di bagian produksi percetakan. Setiap hari kami harus melawan maut dan gaji yang kami terima belum seimbang dengan keringat yang kami keluarkan,” tuturnya. Abdi telah berstatus sebagai karyawan tetap, tetapi hak yang seharusnya diterima sebagai karyawan tetap belum sepenuhnya diberikan, seperti jaminan hari tua atau pensiun. Dan yang paling utama adalah asuransi keselamatan dalam bekerja.
Image
Karyawan PT. CMMI Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan Energi dan Sumber daya Mineral Munawar Taligana mengatakan, karyawan PT. CMMI belum memenuhi standar keselamatan kerja, terutama karyawan yang bekerja di bagian produksi. “Saat saya kesana memang saya mendapati karyawan yang di bagian produksi tidak dilengkapi dengan standar keselamatan yang seharusnya,” jelas Munawar. Meski terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang beroperasi saat ini, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab seluruh kebijakan ada di tangan bupati. Munawar takut berbuat banyak karena berkonsekuensi pada kariernya. Dari segi kontribusi, kata Munawar, tak satupun perusahaan tambang yang ada di Konawe, yang membayarkan CSR ataupun kontribusi lain terhadap pemda maupun masyarakat. Satu-satunya yang dilaksanakan, jaminan reklamasi. Itu pun tidak semua perusahaan melakukannya. Para karyawan juga merasa dikibuli oleh perusahaan. Surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai karyawan tetap disebut-sebut dapat digadaikan sebagai jaminan pengambilan kredit perbankan. Tapi kenyataannya, ketika karyawan mengajukan permohonan kredit, bank justru menolak SK mereka sebagai jaminan. Dari informasi terakhir yang berhasil dihimpun, masyarakat Kecamatan Puriala tengah mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap adanya aktifitas penambangan di wilayah itu. Rencananya, tanda tangan penolakan tersebut akan dibawa ke pemerintah kabupaten dan provinsi agar perusahaan tersebut segera ditutup. Selain di Kecamatan Puriala, persoalan lain juga mulai bermunculan di wilayah lain, seperti di Kecamatan Pondidaha tempat beroperasinya PT. Buana Celebes (Jobsite Pondidaha), salah satu perusahaan tambang nikel yang diketahui belum membayarkan upah karyawannya selama satu tahun. Ketua Kelompok Kerja PT. Buana Celebes Zulkarnain mengaku, jika upah kerja mereka sejak Februari 2014 hingga sekarang belum pernah dibayarkan. Bukan hanya gaji, upah lembur hingga tunjangan hari raya (THR) juga tidak pernah diberikan. PT. Buana Celebes juga diketahui menunggak uang sewa rumah yang menjadi mes karyawan. Demikian pula dengan hutang sembako untuk keperluan makan karyawan di salah satu kios di Kecamatan Pondidaha yang mencapai Rp 42.757.000 dalam kurun waktu setahun terakhir. Padahal, perusahaan ini sudah beberapa kali melakukan penjualan ore nikel ke perusahaan yang memiliki mesin pemurnian (smelter) di Kecamatan Puriala. Selain PT. Buana Celebes dan PT. CMMI, terdapat satu lagi perusahaan yang belum membayarkan upah pekerjanya, yakni PT. Konawe Putra Propertindo (KPP) yang saat ini beroperasi di Kecamatan Morosi. Belakangan wilayah ini mulai dikenal dengan kawasan mega industri Konawe. Perusahaan yang selama ini sangat dibanggakan Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa dalam setiap kesempatannya, ternyata belum membayarkan gaji 168 orang karyawannya yang sudah bekerja selama 11 bulan. Berulangkali karyawan mengadukan persoalan tersebut kepada pemerintah setempat. Salah seorang karyawan PT. KKP, Arif, mengatakan bersama dengan karyawan lainnya, dia seringkali bekerja melebihi aturan jam kerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jam kerja maksimal dalam seminggu haya 40 jam, tetapi di perusahaan itu, jam kerja harian mencapai 12 jam atau 48 jam per minggu (enam hari kerja). “Kami tidak terlalu mempersoalkan itu, yang penting bagi kami adalah upah kerja kami selama 11 bulan itu dibayarkan dulu, sebab kami sangat membutuhkannya. Kalau tidak, anak dan istri kami mau makan apa?” kata Arif. PT. KPP merupakan perusahaan yang membawahi sekitar 21 perusahaan asing yang akan berinvestasi di kawasan mega industri tersebut. Proses pembangunan kawasan tambang ini disebut-sebut akan menyerap anggaran hingga Rp 8 triliun. Proyek ini selalu dibangga-banggakan oleh sang bupati. Informasi yang diperoleh Zonasultra,.com, PT. KKP sengaja dibentuk dan akan dipercayakan menangani setiap perusahaan yang akan masuk di kawasan mega industri Konawe. Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa diketahui berada di balik proyek ambisius ini. Pimpinan PT. KPP Albert menolak memberikan komentarnya saat hendak dimintai penjelasan tentang hal tersebut. Beralasan sibuk, dia meminta menanyakannya langsung ke bupati. Begitupun dengan pimpinan PT. Buana Celebes (jobsite Pondidaha). Dengan terang-terangan, dia menunjukkan sikap yang tidak bersahabat ketika didatangi wartawan. Dia langsung bergegas meninggalkan tempat dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan sembari melambaikan tangan. “Tanyakan saja ke Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Konawe,” katanya sembari berlalu pergi. Sementara itu, General Manager (GM) Operasional PT. CMMI Paulus saat dikonfirmasi mengaku, perusahaan tempat dirinya bekerja sedang mengalami masalah keuangan sehingga pihaknya belum mampu mengakomodir semua persoalan juga kewajiban yang seharusnya ditanggung perusahaan tersebut. Bahkan, baru-baru ini perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 241 karyawannya. Mereka yang di-PHK mayoritas berasal dari Kecamatan Puriala. Permasalahan keuangan ini cukup ironis jika melihat data pengiriman produksi. PT. CMMI tercatat sudah melakukan pengiriman nikel setengah jadi sejak November 2014 lalu dengan total 84 kali pengiriman. Volume sekali pengiriman antara 5000-8000 ton.Isu Lingkungan vs PAD Praktisi lingkungan Universitas Lakidende (Unilaki) Dr. Ridwan Adi Surya mengaku, kebijakan Pemda Konawe memasukkan investor tambang menimbulkan pro dan kontra. Investor tambang memang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena retribusi yang dihasilkan cukup besar, tetapi di sisi lain industri yang ada terbukti tidak satupun yang berhasil mensejahterakan masyarakat. “Nah, di sini pemerintah harusnya lebih jeli memasukkan investor. Jangan hanya terfokus pada peningkatan PAD saja, tetapi menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat penerima dampak. Ini yang jauh lebih penting. Percuma PAD besar tetapi masyarakatnya menderita,” jelas lulusan pasca sarjana pengelolaan lingkungan hidup di Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar 2007 silam.Dia menilai, pengelolaan sumber daya alam di Konawe telah merusak lingkungan. Sayangnya, pemerintah lebih pro perusahaan dibanding kondisi lingkungan ataupun kesejahteraan masyarakatnya. “Kerusakan lingkungan sangat dirasakan petani karena lahan semakin sempit dan kurangnya ketersediaan air untuk pengairan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat sekitar,” kata Ridwan. Pemerintah seharusnya responsif terhadap isu lingkungan akibat aktifitas tambang, mulai alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan tandus, menurunnya kapasitas infiltrasi yang mengakibatkan penurunan ketersediaan air tanah yang berujung pada krisis air bersih.
Image
Saluran irigasi yang berada di desa wonua morome, kecamatan Puriala. Kebijakan Pemda Konawe pun masih belum berpihak pada pengelolaan air baku untuk penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan lebih terencana tanpa mengesampingkan aspek pemanfaatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Ironisnya, Kepala Dinas Pertanian Konawe Syahruddin mengaku belum menerima laporan terkait dengan adanya areal persawahan produktif yang kini sudah menjadi lahan tidur akibat kurangnya pasokan air.
 
“Sampai saat ini saya belum bisa bicara banyak karena belum menerima laporan itu. Namun kalau itu benar adanya, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan bersangkutan dalam hal ini PT. CMMI, karena prioritas utama kami adalah perluasan lahan persawahan,” ujar  Syahruddin.
 
Ia berjanji akan memerintahkan stafnya untuk mengecek lahan-lahan tersebut. Tapi dia enggan mengungkapkan langkah apa yang akan ditempuh jika memang terbukti ada ratusan sawah yang kini sudah tidak produktif lagi.
 
Belakangan diketahui, PT. CMMI ternyata tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal). Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Konawe Asrun Banipal mengatakan, Amdal perusahaan itu memang belum ada.
 
“Dulu mereka sempat mengurus, hanya saja dalam perjalanannya mereka mengeluh terlalu dipersulit sehingga saat itu Pak Bupati menginstruksikan untuk membiarkan perusahaan tersebut berproduksi dulu. Nanti kalau sudah action baru disuruh bikin Amdal-nya,” kata mantan Camat Wawotobi ini.
 
Namun lagi-lagi alasan ketakutan terhadap bupati membuat para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini tidak berani mengambil tindakan tegas. Pasalnya, sudah ada instruksi dari bupati untuk membiarkan perusahaan itu beroperasi lebih dahulu. Urusan aturan belakangan dibuat.
 
Posisi politik DPRD pun tampaknya mendukung kebijakan bupati. Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, masyarakat hanya melihat dari satu sisi saja. Padahal, nilai positif keberadaan tambang sangat menguntungkan dari berbagai aspek, terutama penyerapan tenaga kerja.
 
Gusli mengakui, PT. CMMI memang belum memberikan kontribusi besar untuk Konawe. Namun dirinya yakin, ke depan perusahaan tersebut bakal menjadi aset pemerintah daerah. Sejauh ini, baik legislatif maupun eksekutif belum membuat regulasi dan aturan main setiap perusahaan yang masuk di Konawe.
 
“Tetapi untuk tahun ini kami sudah menyiapkan satu rancangan peraturan daerah (ranperda) yang khusus mengatur pengelolaan corporate social responsibility (CSR),” tambahnya.
 
Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa dalam kesmepatan lain meminta agar semua pihak membiarkan perusahaan tambang menjalankan aktifitasnya tanpa gangguan demi peningkatan APBD, yang nantinya akan berimbas baik pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.
 
“Kalau APBD kita tinggi, maka program pembangunan yang sudah kita rencanakan pasti akan terwujud. Di Konawe ini kalau kita hanya mengandalkan hasil pertanian dan retribusi pungutan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membangun,” kata mantan Ketua DPRD Konawe itu.
 
Persoalan adanya perusahaan yang belum membayar upah karyawannya, Kerry engan berkomentar banyak. Menurutnya, itu adalah persoalan internal perusahaan yang tidak bisa dia intervensi. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja sebagai mediator agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan.(*/Restu)
 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com