Saya dengar-dengar begitu tapi saya kira itu masih panjang, kalau dihapuskan ya silahkan, kata Asrun saat ditemui, Selasa (3/2/2015).
Saya dengar-dengar begitu tapi saya kira itu masih panjang, kalau dihapuskan ya silahkan, kata Asrun saat ditemui, Selasa (3/2/2015).
Diakui Asrun, penghapusan pembayaran PBB akan mempengaruhi pendapatan Kota kendari karena ini menjadi salah satu sumber pendapat daerah yang tertinggi di wilayah pimpinannya tersebut. Namun bila wacana itu benar berlakukan, maka pihaknya akan mencari alternatif lain untuk dijadikan sumber pendapatan
Tidak akan terlalu berpengaruh drastis jika mencari alternatif lain, Imbuhnya.
Asrun juga menyinggung adanya sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sudah seharusnya disertai pajak. Sehingga menurutnya paling bagus kalau PBB hilang sertifikat juga dihilangkan.
Iya hak milik jangan ada. Wajar memiliki pajak karena ada sertifikat, tukasnya.
Namun apapun itu ia mengaku tetap akan mengikuti aturan pemerintah. Sebab setuju atau tidak yang namanya peraturan tetap harus diikuti. (**Taslim)