ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Berita tentang 70 kepala desa (Kades) di Kabupaten Kolaka yang belum menyerahkan laporan keuangannya tahun 2015 mendapat respon beragam dari netizen.
Dari berbagai pendapat yang berbeda itu, ada satu netizen yang mengemukakan solusi bagi Pemkab Kolaka untuk mengatasi krisis kepercayan masyarakat terhadap para kades tersebut.
Solusi itu dikemukakan oleh Awis Idrawis, salah satu netizen yang bekerja sebagai konsultan informasi dan teknologi (IT) di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.
Dalam dinding group Facebook Kolaka Hebat Kolaka Bisa, putra kelahiran Kelurahan Dawidawi, Kecamatan Pomalaa itu menyarankan agar Pemkab Kolaka mulai menggunakan perangkat internet sebagai basis pelaporan keuangan para kepala desa.
“Sesuai berita Zonasultra.com, jika bupati kita kecewa karena dana desa yang jumlahnya Rp 1 miliar pertahun di setiap desa tidak efektif penggunaanya karena lebih banyak digunakan untuk operasional kepala desa dibanding untuk pembangunan. Parahnya lagi, kata dia, penggunaan dana tersebut tidak transparan itu terjadi menyeluruh di setiap kades di Kolaka. Maka aku memberikan solusi, yakni komputerisasikan setiap pengeluaran dana tersebut,” tulis Awis dalam dinding group Facebook itu.
Menurutnya, komputerisasi yang dimaksud adalah Pemkab Kolaka membuat sebuah aplikasi internet untuk pencatatan setiap pengeluaran kepala desa, kemudian mewajibkan agar setiap kepala desa memakai aplikasi tersebut dan jika tidak dilakukan, maka pemda berhak untuk tidak cairkan alokasi dana desanya.
Selanjutnya, tulis Awis, aplikasi yang dibuat pemda itu disimpan dalam program Play Store atau App Store, agar semua warga Kolaka dapat menginstallnya di smartphone masing-masing.
“Ketika sudah diinstall maka warga dapat melihat setiap pengeluaran yang terjadi dari setiap desa, tujuanya apa, berapa yang terpakai termasuk berapa dana yang tersisa,” terang Awis.
Menurut Awis, aplikasi ini sangat murah. Ditambah lagi, infrastruktur penyewaan jaringan telekomunikasi sudah dapat diakses hampir ke semua pelosok desa di Kolaka. Sehingga, di manapun lokasi kantor desanya, penyedia jaringan akan memasang alat berupa antena yang digunakan sebagai alat penghubung komputer dengan internet dengan biaya murah.
Solusi yang ditawarkan Awis bagi pemda yakni penggunaan laporan keuangan sistem ofline, di mana setiap kepala desa mengirimkan data laporan keuangannya kepada Pemda Kolaka secara berkala, agar data tersebut bisa terinput dalam data base pemda.
“Intinya adalah supaya transparan pemakaian dana desa tersebut maka libatkan warga dalam pengawasan. Tanpa komputerisasi maka kekecewaan Pak Bupati tidak akan tersolusikan,” tulis Awis.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kolaka, Akbar yang dihubungi awak media ini untuk menanyakan tanggapannya terkait solusi tersebut, Jumat (30/9/2016), Akbar tidak bersedia memberikan komentar.
“Saya lagi sibuk, ada acara ini,” kata Akbar. (A)
Reporter: Abdul Saban
Editor: Jumriati
