ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menggelar reses masa sidang III tahun 2019/2020 di daerah pemilihan (dapil)-nya. Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat itu dilakukan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Rabu (30/9/2020), dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Dalam reses ini, warga langsung menyampaikan segala aspirasinya kepada politikus Golkar itu. Mereka menyampaikan keluhan terkait lapangan kerja pasca pelabuhan bongkar muat di Pelabuhan Nusantara dipindahkan ke Pelabuhan Peti Kemas Kendari New Port di Bungkutoko.
Akibat kebijakan itu, banyak warga dari Kelurahan Gunung Jati yang kehilangan pekerjaannya. Padahal, kata salah seorang warga, pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari pernah membuat komitmen apabila pelabuhan bongkar muat dipindahkan, para buruh juga turut di dalamnya.
“Kita ini sebelumnya bekerja sebagai buruh bongkar muat barang yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karya Bahari beroperasi di Pelabuhan Kendari di bawah naungan KSOP. Namun pihak KSOP Kendari menyalahi kesepakatan bersama buruh yang mengatakan akan tetap mempekerjakan buruh TKBM Karya Bahari meskipun pindah lokasi bongkar muat. Tetapi justru, mempekerjakan TKBM lain, yang disinyalir merupakan TKBM yang dikelolah oleh anak perusahaan yang dibentuk oleh PT Pelindo IV Kendari,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi hal itu, AJP mengaku, persoalan ini sudah pernah dirapatkan bersama antara DPRD Sultra, KSOP, PT Pelindo dan Dinas Perhubungan Sultra. Hanya saja pada saat rapat itu, pihak PT Pelindo tidak hadir.
“Sudah pernah kita rapat kerja bersama. Janjinya pada saat itu, dua minggu sudah tertangani, makanya saya kaget dengar aspirasi seperti itu,” kata AJP.
Olehnya itu, ia mengatakan, sebagai mitra kerja, dirinya bakal kembali memanggil ketiga instansi tersebut tersebut untuk mempertanyakan persoalan ini.
“Saya kira ini jadi salah satu pekerjaan rumah saya pascareses untuk bisa menuntaskan masalah ini. Kalau tidak akan jadi konflik sosial, karena hilangnya lapangan kerja warga Gunung Jati, dan itu kita tidak harapkan terjadi,” ujarnya.
Sementara terkait tudingan bahwa PT Pelindo IV Kendari telah membentuk anak perusahan untuk mengelola TKBM di Pelabuhan Kendari New Port, AJP mengatakan, itu akan menjadi perhatian dari Komisi III DPRD Sultra.
“Ini yang akan kita telusuri, setelah reses, sebelum pembahasan anggaran perubahan kita akan panggil. Ini kan masalah juga kalau seandainya benar informasi. Masa BUMN mau buat anak perusahaan lagi, seharusnya Pelindo bersikap netral, artinya mereka betul-betul bisa mengakomodir,” tuturnya. (b)
