ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul selama ini terkait pengelolaan dana desa, sebagian besar karena ketidaktahuan kepala desa itu sendiri.
Hal itu diungkapkan Ali Mazi usai menghadiri Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Masih banyak kepala desa di daerah Sultra yang belum mumpuni terutama dalam manajemen keuangan. Itu lah yang menyebabkan kepala-kepala desa banyak melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, bahkan beberapa di antaranya harus berhadapan dengan hukum.
“Karena mereka kan gak paham. Kepala desa ada yang buta huruf tapi karena dia tokoh dia jadi kepala desa,” ujar Ali Mazi saat dikonfirmasi awak Zonasultra.
Gubernur Sultra ini menginginkan jika kepala desa adalah lulusan sarjana. Dengan demikian, kepala desa mumpuni untuk mengatur dan mengelola desa termasuk dalam keuangan dana desa.
“Seharusnya kan ada syarat juga untuk jadi kepala desa, tapi biasanya kepala desa itu kalo di kampung-kampung hanya tokoh saja. Karena yang sarjana gak ada yang mau jadi kepala desa,” tandas Ali Mazi.
Sejauh ini Ali Mazi mengapresiasi program dana desa yang telah memberikan manfaat terhadap masyarakat desa. Berkat dana desa masyarakat menjadi lebih berdaya dalam membangun infrastruktur desa seperti jalan-jalan desa, sarana air bersih, pemberian pupuk serta infrastruktur pertanian.
Sebelumnya Mendes Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, Kejaksaan maupaun lembaga lainnya untuk memperketat pendampingan terhadap pengelolaan dana desa.
“Sehingga sekarang solusinya mesti dilakukan pendampingan seperti yang dikatakan Pak Mendes tadi,” pungkas Ali Mazi.
Reporter: Rizki Arifiani
Editor : Kiki
Baru berapa bulan di lantik sudah kaya mau otoriter, mang sarjana itu bisa menjamin jadi pemimpin yang amanah ???, Nda usalah terlalu kepo begitu pak…lebih baik bapak pikirkan sultra supaya gimana bisa maju seperti propinsi² tetangga, nda lama lagi kita tertinggal dr gorontalo yang baru berapa tahun mekar jadi propinsi…dua periode gebernur dan walikota sebelum tidak ada juga sama sekali peningkatan yang signifikan, kota kendari kaya kota kumuh, orang dari luar malas datang berwiraswasta,kecuali orang yang mau datang eksploitasi…
SMA aja pintar ngitung, apa lg yg sarjana….
Pendamping desa, kayaknya bukan solusi. Pernah kami konfirmasi pendamping desa terkait penggunaan anggaran mereka tidak ada komentar bahkan mereka menghindar dari masyarakat.
Mestinya ada tempat pengaduan khusus realisasi dana desa, supaya masyarakat jika ada temuan tidak usah putar sana sini, bahkan selama ini tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat.