Para pengunjukrasa ini diterima oleh wakil ketua I DPRD, Rahmadio, wakil ketua II, Abdul Salam Saadia dan ketua Komisi III, Abdul Manan Ganiru bersama anggota.=
Para pengunjukrasa ini diterima oleh wakil ketua I DPRD, Rahmadio, wakil ketua II, Abdul Salam Saadia dan ketua Komisi III, Abdul Manan Ganiru bersama anggota.
Dalam pertemuan itu, Ardin mengatakan di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakanan bahwa masyarakat berhak mendapatkan saranah air bersih. Terkait hal itu, Dinas PU TR telah melakukan pembangunan sarana air bersih dari tahun 2012 silam yang hingga saat ini sudah menghabiskan anggaran miliaran. Meskipun demikian, masyarakat Butur khususnya desa Linsowu belum juga menikmati sarana air bersih itu.
Karena itu, ia meminta DPRD Butur untuk segera memanggil dan melakukan dengar pendapat terhadap kepala dinas PU TR, kontraktor dan konsultan pekerjaan sarana dan prasarana air bersih di Kulisusu.
“Kami harapkan kepada anggota DPRD ini untuk segera menindak lanjuti permintaan masyarakat khususnya desa Linsowu. Karena di sana air bersih ini sangat susah,” pintah Ardin.
Wakil Ketua DPRD Rahmadio mengatakan, sudah seharusnya desa Linsowu mendapatkan air bersih, karena memang kondisi wilayah yang agak sudah mendapatkan air bersih.
Mengenai sarana air bersih itu, kata legislator Partai Golkar ini kenyataannya saat ini sudah dari beberapa tahun lalu diprogramkan, namun belum juga berfungsi. Berhubung dengan kondisi itu, pihaknya berjanji akan segera memanggil dinas PU untuk menjelaskan hal ini.
“Kita belum tau kendalanya, tapi mungkin itu terkendala dengan anggaran, makanya itu juga tugas DPRD sendiri. Tapi kalau masalah teknis, nanti instasi terkait yang menjelaskan,” ujarnya.
Ketua Komisi III, Abdul Manan Ganiru menyetujui kalau dinas PU untuk segera menjelaskan kondisi itu. Pemanggilan itu bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran yang sudah digelontorkan sampai saat ini. Kemudia, anggaran itu apakah sampai berfungsi atau hanya sebatas pengerjaan penunjang.
Sebagai kesimpulan dalam pertemuan itu, rapat yang dipimpin Abdul Salam Saadia itu disepakati untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak dinas PU. Hasil dari rapat itu akan disampaikan kepada masyarakat.
“Kita sepakati bersama akan melakukan rapat koordinasi secara terbuka dengan dinas PU,” kata Salam.(Dar)
