DEMO – Mahasiswa dan pemuda di Kota Kendari tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Sekretariat DPRD Sultra menentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, Rabu (24/5/2017). (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa dan pemuda di Kota Kendari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (24/5/2017), mengaku sangat kecewa saat mereka tidak ditemui secara langsung oleh anggota DPRD Provinsi Sultra.
Staf DPRD Sultra Ruslin yang menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini tidak berada di tempat karena lagi melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Anggota DPRD lagi reses mulai tanggal 21 sampai 26 Mei. Jadwal reses itu tidak bisa diundur karena itu sudah diatur dalam badan musyawarah. Nanti hari Selasa minggu depan baru ke sini lagi, yang penting aspirasi dari saudara-saudara sudah masuk di sekretariat, nanti kami sampaikan kepada anggota dewan,” kata Ruslin.
Mendengar pernyataan tersebut, massa aksi sangat kecewa. Pasalnya, aksi yang mereka lakukan penting untuk didengarkan secara langsung oleh anggota dewan karena berdasarkan tuntutan masyarakat.
“Kami kecewa kepada anggota dewan karena kami sudah menyurat dari dua hari yang lalu untuk hearing. Mestinya kalau anggota DPRD lagi reses mestinya kami diinformasikan dari dua hari yang lalu pas kami menyurat di sini. Aksi yang kami bawakan ini adalah berdasarkan tuntutan masyarakat terkait dengan naiknya tarif dasar listrik, pembatasan subsidi BBM, kriminalisasi ulama, serta upaya pembubaran umat Islam,” kata Firmam, salah seorang massa aksi.
(Berita Terkait : Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Demo di DPRD Sultra, Ini Tuntutan Mereka)
Usai mendengar penjelasan dari staf DPRD Sultra, massa aksi lalu meninggalkan Kantor Sekretariat DPRD Sultra. Mereka juga menitipkan beberapa tuntutan mereka yakni menuntut pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, aktivis Islam dan ormas Islam (HTI) serta ormas Islam lainnya.
Massa juga meminta kepada pemerintah untuk intropeksi atas kebijakan-kebijakan neoliberal (kenaikan TDL dan upaya pencabutan subsidi BBM) yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap umat Islam, justru hal tersebutlah yang menjadi pemecah belah Indonesia.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk membebaskan para ulama dan aktivis Islam yang ditahan dengan tuduhan yang mengada-ngada serta menghentikan proses hukum yang direkayasa terhadap para ulama.
Meski demikian, staf DPRD Ruslin berjanji akan menyampaikan tuntutan para pengunjuk rasa kepada anggota dewan. Ia menyampaikan kepada massa aksi untuk kembali datang di DPRD Sultra hari Selasa mendatang, setelah anggota dewan selesai melakukan reses. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
