ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar edukasi publik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konsel Arsalim Arifin di salah satu hotel di Konsel, Kamis (22/2/2018) kemarin.
Kegiatan edukasi publik tersebut mengangkat tema Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Kolektibilitas Iuran Jaminan Sosial. Ini merupakan kali pertama digelar di Konsel.
Arsalim Arifin saat ditemui mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan daerah, khususnya Konsel, serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah Konsel.
“Sesuai data BPS jumlah penduduk miskin Konsel tahun 2017 turun dari 13 persen menjadi 11 persen. Ini berkat kerjasama juga dengan pihak BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, apalagi banyaknya perusahaan yang telah hadir di sini sehingga dengan hadirnya DJSN bisa memberikan solusi terkait jaminan sosial,” kata Arsalim.
Mantan Kepala Bappeda Konsel ini menambahkan, dengan kegiatan ini daerah bisa bekerjasama untuk lebih mengintensifkan sosialisai jaminan tersebut.
“Dari pihak DJSN sesuai amanat konstitusi terkait jaminan sosial baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, sehingga edukasi publik ini sangat penting yang menjadikan juga cakupan jaminan makin luas dan merata serta mampu menjawab dan memberikan solusi setiap permasalahan yang ada di wilayah Konsel tentunya berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita,” tambahnya.
Sementara itu, Mardi Yusuf Djafar, Pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program-program strategis dari BPJS dalam mewujudkan dan memberikan penjaminan sosial bagi masyarakat khususnya Kabupaten Konsel.
“Kami harap agar peserta keanggotaan dapat memahami tugas dan fungsi BPJS baik dari ketenagakerjaan maupun kesehatan,” ungkap Yusuf.
Yusuf menjelaskan, masyarakat memiliki hak untuk mendapat jaminan sosial, karena dilindungi oleh undang-undang. Baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun serta jaminan kesehatan. (B)
