ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan assessment tahap dua terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon II.
Sebelumnya pemerintah telah melakukan assesment pada pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala dinas.
Dimana ada enam nama yang diusulkan kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan satu nama diusulkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akan tetapi hanya empat yang diumumkan dan dinyatakan lulus sehingga status jabatannya didefinitifkan menjadi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sementara itu dua sisanya, dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Lukman Abunawas, bahwa akhir Juli 2017 pihaknya akan kembali memulai tahapan penilain tersebut. Dua jabatan itu yakni Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rundu Beli dan Plt Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publikasi Setda Sultra Hasby Saing.
“Akan tetapi bukan hanya dua itu, kami juga segera memproses pengisian jabatan eslon II yang pejabatnya akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), ada beberapa itu termasuk pengisian jabatan lain,” ungkap Lukman Abunawas di ruang kerjanya, Jumat (15/7/2017).
Baca Juga : Pemkot Kendari Bakal Adakan Assessment Bagi Pejabat Eselon II
Sejumlah pejabat yang akan memasuki BUP itu diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Natsir Andi Baso, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra Illah Ladamy, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mursyidin.
“Awal Agustus kita akan segera rapat bersama BKD untuk memulai tahapan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada tanggal 2 Juni 2017 lalu lima pejabat yang telah mengikuti seleksi tahap awal seperti Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sultra eselon II b Albdul Haris Lamarundu, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang eselon II a Pahri Yamsul , Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan eselon II a Effendy Patullak, dan Kadis Kepemudaan dan Olahraga eselon II a Jaya Bakti resmi dilantik oleh Gubernur non aktif Sultra Nur Alam di Rumah Jabatan Gubernur.
Sementara untuk Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil II A Ismail Lawasa menunggu keputusan Mendagri.
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 Tahun 2013 telah diatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
Sehingga diperlukan adanya penilaian kompetensi atau peniliaian assessment tes pejabat struktural dan fungsional yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan apakah pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan. (B)
Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Tahir Ose
