Awasi Pengelolaan Anggaran, Kejari Kolut Minta Dukungan LSM Insan Pers

ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Faharuddin meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan Pers di daerah itu untuk bersama-sama mengawasi pengunaan anggaran tahun 2018.

Pria yang juga menjadi Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kolut itu menilai, pihaknya hanya fokus pada tindakan pencegahan penyalagunaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Desa (DD). Dia meminta agar LSM dan isan Pers di daerah itu berperan melakukan pengawasan.

“Tahun anggaran 2018 ini. Kejaksaan harapkan peran serta LSM, Pers dan masyarakat dalam pengawasan,” kata Faharuddin, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, saat ini selain TP4D juga ada tim Saber pungli dari pihak kepolisian dan Pemda. Ini untuk memastikan penyerapan anggaran tepat waktu dan setiap rupiah anggaran yang cair harus tepat sasaran. Dia meminta agar LSM dan Pers harus berkata benar dalam pengawasan anggaran.

“Kami bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka Pemda dan Kepolisian telah bersama melakukan rapat kordiansi penyaluran, pengunaan, pengawalan dan pertanggungjawaban dana desa,” jelas Faharuddin.

Dijelaskannya, pengunaan anggaran harus sesuai dengan arahan dan perencanaan awal, jangan ada fiktif. Penyerapan anggaran juga harus sesuai dengan program awal.

Saat ini, penyerapan anggaran harus berbasis kinerja. Jika penyerapannya kurang, maka pekerjaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan.

Dia berharap, penyerapan anggaran untuk tahun 2018 harus tercapai sesuai dengan rencana program dan tidak ada lagi anggaran yang dikembalikan akibat penyerapan anggaran yang kurang.

Dia mencontohkan, karena kurangnya koordinasi antara TP4D dengan para pihak, sehingga tahun 2017 lalu, Dinas Pendidikan Kolut harus mengembalikan anggaran dana BOS miliyaran rupiah.

“Informasi dari KPPN Kolaka, Dinas Pendidikan Kolut itu kembalikan Dana BOS miliyaran, dengan alasan tidak berani mengunakan anggaran sebab cair pada Bulan November dan Desember sehingga takut melakukan pencairan. Ini tidak adanya kordinasi dengan TP4D,” ujarnya yang tidak menyebutkan nominal anggaran yang dikembalikan. (C)