ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Azhari menyatakan bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di kampus itu sudah sangat rendah, mengambil batas paling rendah. Patokan perbandingannya adalah kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaiakn Azhari guna menjawab spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai UKT USN yang dinilai terlalu tinggi.
Azhari menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), UKT USN Kolaka dibagi dalam 5 (lima) kategori, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp.2.250.000,- per semester. UKT tersebut sudah diajukan sejak USN Kolaka menjadi universitas negeri dan hingga kini belum dilakukan perubahan.
“Saat USN menjadi negeri, kita mengajukan UKT dalam 5 kategori mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp.2.250.000,- Setahu saya, UKT USN merupakan yang terendah dibanding universitas negeri lainnya,” kata Azhari, Selasa (25/9/2018).
Perguruan tinggi negeri, kata Azhari, setiap tahunnya diminta untuk mengajukan usulan perubahan UKT, namun USN memilih bertahan pada angka tersebut sejak 4 tahun terakhir.
Selain itu, berdasarkan keputusan Menristek Dikti sejak 2 tahun terakhir, PTN diberikan kewenangan untuk menerapkan uang pangkal terutama bagi mahasiswa yang lolos dijalur mandiri. Lagi-lagi USN memilih untuk tidak menerapkannya, atas pertimbangan untuk tidak memberatkan masyarakat.
“Alhamdulillah USN masih mempertahankan diri sebagai kampus tempatnya orang-orang yang tidak mampu untuk kuliah,” ujarnya.
Pembiayaan PTN, sebut Azhari, dana utamanya itu diperoleh dari SPP mahasiswa. Sementara USN yang masih berstatus perguruan tinggi negeri baru masih sulit untuk mendapatkan penerimaan tambahan. Apalagi, USN sulit untuk mengembangkan diri karena tidak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
“Kalau PTN lain itu masih mendapat subsidi dari pemerintah, rata-rata mereka itu masih mendapat subsidi dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi APBD. Kalau USN, sejak menjadi negeri kita sudah tidak berharap lagi subsidi dari pemerintah daerah, karena kita tahu pemerintah daerah juga kesulitan untuk mencari anggaran. Salah satu contoh kesulitannya saja untuk membuatkan kita jalan menuju ke kampus baru tidak bisa dibikin, jadi bagaimana mungkin kita mau minta bantuan fasilitas,” katanya. (*)
Penulis: Abdul Saban
