iklan zonasultra

Bansos Rawan Dipolitisasi, Ketua Bawaslu Sultra Minta Ketegasan Mendagri

Bansos Rawan Dipolitisasi, Ketua Bawaslu Sultra Minta Ketegasan Mendagri
Tito Karnavian

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menyampaikan laporan persiapan menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2020 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Claro, Kamis (9/7/2020).

Hamiruddin Udu meminta kepada mantan Kapolri ini agar memberikan imbauan dan arahan mengenai bupati tujuh kabupaten/kota yang bakal kembali mencalonkan diri. Sementara di saat yang sama, kepala daerah ini juga menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Iklan Zonasultra

Ia menilai ada kerawanan dalam penyaluran bantuan sosial dan berpotensi dipolitisasi jika tidak dipertegas soal tugas calon kepala daerah tersebut. Hamiruddin menyebut terjadi ex officio atau rangkap tugas dan jabatan dalam situasi seperti itu.

“Bantuan sosial rawan dipolitisasi, kami meminta ketegasan dan imbauan terkait dengan posisi kepala daerah yang notabene kepala gugus tugas supaya tidak bermasalah. Tugas pencegahan bisa dilaksanakan, tapi tahapan sebagai kandidat juga dilakukan tanpa masalah,” pinta Hamiruddin Udu.

Ia juga menyampaikan potensi kerawanan pilkada serentak 9 Desember 2020, antara lain politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Hamiruddin Udu mengapresiasi langkah Gubernur Sultra Ali Mazi yang sudah memberikan peringatan tertulis agar ASN tidak terlibat politik praktis.

Selian itu, ia juga mengeluhkan kendala jaringan internet di beberapa wilayah di antara tujuh kabupaten yang menghelat pilkada nanti. Namun ia tidak menyebut daerah mana yang dimaksud.

“Ada wilayah yang tidak ada signal internet. Sehingga kita tidak bisa melakukan komunikasi secara virtual untuk melakukan koordinasi,” tukasnya.

Permintaan Ketua Bawaslu Sultra itu ditanggapi oleh Mendagri Tito Karnavian. Ia menyarankan perlu membuat aturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu supaya tidak terjadi politisasi bansos seperti yang dikhawatirkan.

“Misalnya bansos tidak boleh menggunakan nama bupati, sumbangan bupati ini jadi sumbangan dari kelembagaannya (pemda), apalagi ada fotonya, saran saya jangan,” tegas Tito Karnavian saat memberikan arahan.

Pantauan awak zonasultra, di lokasi rapat persiapan ini, tujuh bupati serta Gubernur Sultra hadir dalam kegiatan ini. Jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sultra juga turut hadir.

Dalam lawatannya, Tito Karnavian lebih banyak berbicara masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia juga memaparkan soal skenario tahapan pilkada serentak di tengah wabah Covid-19. (A)

 


Reporter: Fadli Aksar
Editor: Jumriati

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib