BANTUAN PERUMAHAN – Warga desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat saat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada (06/07) dilangara. (Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, LANGARA – Belasan warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Kamis (6/7/2017) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menyampaikan aspirasi terkait pendataan dan pembagian rumah yang ditenggarai tidak tepat sasaran.
Salah seorang warga, La Mesa dalam rapat dengar pendapat (hearing) mengatakan, pendataan dan pembagian unit rumah pada perumahan yang ada di Desa Pasir Putih diduga syarat masalah, sebab ada warga yang baru menempati wilayah itu sudah langsung mendapatkan bantuan.
“Ada beberapa warga desa yang baru datang di Pasir Putih dan belum menetap lama, tapi sudah terdata dalam daftar penerima bantuan tersebut. Sementara masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima,” ungkapnya di hadapan anggota Legislator Konkep.
Selain itu, lanjut Mesa, warga yang sebagian besar masuk dalam daftar penerima bantuan perumahan tersebut seharusnya berprofesi sebagai nelayan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan mengenai peruntukkan bantuan tersebut.
“Yang masuk dalam daftar ini kami sudah teliti dan lingkari, sebagian besar yang terdaftar merupakan warga yang berprofesi sebagai nelayan dan beberapa di antaranya adalah warga desa lanowatu yang murni bukan nelayan dan bukan warga tergusur,” ucapnya.
Ketua Komisi I Untung Taslim bersama Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Mustaman saat meninjau rumah nelayan di Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat. (Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)
Ketua komisi I DPRD Konkep, Untung Taslim yang menerima aspirasi itu mengatakan, pihaknya akan segera memanggil instansi terkait agar akar masalah pembagian perumahan nelayan segera diketahui.
“Jadi instansi terkait ini akan kita panggil untuk dimintai keterangan soal syarat-syarat pembagian rumah peruntukkan nelayan dan korban dampak pembangunan, supaya bantuan tersebut lebih bermanfaat dan tepat sasaran,” kata politisi asal partai Gerindra.
Olehnya itu, ia berharap agar dinas terkait benar-benar menetapkan penerima bantuan tersebut sesuai kriteria dan mengantisipasi celah permainan atau praktek “pungli” pada penetapan data base penerima bantuan tersebut.
“Kita tau masyarakat masih banyak yang susah, namun harus ditinjau kembali oleh Instansi teknis dalam pembagian rumah harus betul-betul melihat supaya tidak ada celah untuk bermain melakukan pungutan-pungutan,” harapnya. (B)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki
