RAPAT EVALUASI – Bupati Konawe Utara, Ruksamin bersama Wakil Bupati Konut, Raup saat memberikan sambutan dan penjelasan terkait penggunaan dana desa yang saat ini marak menimbulkan persolan dan laporan.(Jefri/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA,COM, WANGGUDU– Bupati Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin mengatakan bahwa dirinya banyak mendapat laporan aduan terkait masalah penggunaan pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang digelontorkan ke desa-desa di wilayah itu.
Dia mengungkapkan, jika hal tersebut ditanggapi dan ditindak lanjuti, dari 159 desa yang berada di wilayahnya itu hanya sebagian kecil saja yang bisa lolos dari jeratan hukum. Sebab, ada dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan para Kepala Desa (Kades) baik dalam penggunaan dana APBN, APBD maupun kebijikan dalam memimpin roda pemerintahan desa.
Karena itu, pihaknya akan mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan tersebut dengan menggelar rapat evaluasi dana desa (DD) dan koordinasi kepala sekolah (KS) se-Kabupaten Konut. Tujuannya adalah menyamakan persepsi antar pimpinan daerah, kecamatan, kelurahan dan desa sehingga singkron dan tidak menimbulkan masalah.
“Jujur saja saya selaku Bupati hampir setiap hari terima aduan dari berbagai pihak. Kalau itu saya tindak lanjuti dan saya buka tidak akan sampai sepuluh persen Kepala Desa yang bertahan di Konut,” tegas Ruksamin saat membawa sambutan di Aula pertemuan Anawai Ngguluri, Senin (24/7/2017) siang tadi.
Dalam kegiatan itu juga mantan Ketua DPRD Konut ini, mengklarifikasi tentang pemanfaatan kegiatan profil desa yang dianggarakan melalui DD. Bahwasanya dalam profil desa terdapat beberapa item pekerjaan di antaranya seperti tapal batas antara wilayah desa. Dijelaskannya, pertemuan ini sangat penting karena selama ini hal tersebut selalu menjadi masalah bahkan nyaris menimbulkan konflik.
“Saya tekan kan jangan main-main dengan dana desa, karena yang awasi langsung adalah KPK. Saya dan Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah hanya memfasilitasi agar tidak timbul masalah dalam mengelolah dana desa dan mempunyai nilai manfaat demi keberlangsungan pembangunan di desa yang lebih baik,”Terangnya dihadapan para Kades.
Wakil Bupati Konut, Raup juga menghimbau para Kades agar memberikan pelayanan secara transparansi dan melaporkan sesuai fakta yang direalisasikan tanpa melakukan manipulasi, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak yang ikut serta melakukan pengawasan pengelolaan DD.
Dijelaskan, DD yang disalurkan melalui Kementerian Desa guna untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat kalau dapat dikelola dengan baik dan benar, sebaliknya akan merugikan semua pihak jika tidak dikerjakan sesuai jalurnya.
“Jangan takut dengan intervensi, yang penting benar kami sebagai Kepala Pemerintah akan selalu mendampingi. Ingat kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan, Olehnya itu dahulukanlah tanggung jawab kita demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang telah memberi kita amanah,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung unsur pimpinan DPRD Konut, Unsur pimpinan Kepolisian dan Pengadilan Agama wilayah Konut dan Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konut, Kepala SKPD Konut dan Kepala Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan para Kepala Sekolah se-Kabupaten Konut. (B)
Reporter : Jefri Ipnu
Editor : Kiki
Kalau kades yg terindiksi dibina dan diperbaiki manegmen pemerintahannya kalau tidak. Mau dibina langsung saya dibinasakan dan dimiskinkan