ZONASULTRA.COM,LAWORO– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Muna Barat (Mubar) hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak mengalami pemotongan anggaran. Hanya saja ada beberapa yang harus disesuaikan dengan nomenklatur yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Zakaruddin Saga.
Menurut dia, setelah hasil evaluasi APBD diterima pada tanggal 16 Januari, Pemda Mubar lansung melakukan rapat bersama kepala SKPD terkait tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut.
“Sesuai saran Provinsi itulah yang kita evaluasi, APBD tidak ada masalah hanya ada beberapa koreksi dari TAPD provinsi yang disesuaikan dengan nomenklatur yang ada,” kata Zakaria saat ditemui usai melakukan rapat bersama kepala SKPD, Rabu (18/1/2017).
Dari APBD Mubar, lanjutnya, ada hal yang menarik dimana dari total APBD sebesar Rp 679 miliar sebesar 34 persen merupakan belanja modal. Angka tersebut, kata dia, melampaui rata-rata tingkat Nasional.
“Ini terjadi karena keberpihakan terhadap rakyat sangat besar,” ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut termuat dalam keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2017 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Muna Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati Muna Barat tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.
“Hasil evaluasinya kita terima pada tanggal 16 Januari diruangan Wakil Gubernur. Hari ini kita tuntaskan hasil evaluasinya setelah itu baru kita akan bawa di DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD,” tandasnya. (B)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Kiki
