ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Ratusan warga Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tolihe, Kelurahan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara kembali berdemonstrasi di kantor bupati menuntut kejelasan lahan 1 dan 2 yang dijanjikan Pemkab Konsel, Selasa (22/3/2016).
Warga trans UPT Tolihe asal Jawa Barat, Suwaryono (38) mengungkapkan, apabila Pemkab Konsel tidak memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka (lahan 1 dan 2) serta sengketa tanah dengan PT. Tiran, maka pihaknya akan melapor ke Polda Sultra. Bahkan mereka akan terus berjuang hingga tuntutan mereka direalisasikan.
Menurutnya, selama ini 240 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayah itu hanya mengandalkan lahan pekarangan yang luasnya 25 X 100 meter kubik untuk ditanami tumbuh-tumbuhan jangka pendek. Bahkan mereka harus bekerja di luar desa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
“Selama ini kami hanya menerima jaminan hidup (Jadup) selama satu tahun, itu terhitung dari jumlah KK, kadang 5-10 kilogram beras per hari, kalau uang itu tidak ada kami terima. Sedangkan lauk pauk itu ikan asin saja,” terang Suwaryono.
Suwaryono menambahkan, pihaknya pernah melihat lahan satu dan dua yang berada di sisi barat timur wilayah trans, namun ternyata bermasalah dengan PT Tiran, perusahan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.
“Kita ketahui bahwa PT Tiran selama ini tidak akan pernah mundur,” kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD Konsel, Senawan Silondae mengatakan, pihaknya bakal mendesak Pemkab Konsel untuk segera menindaklanjuti permasalah itu dengan membentuk tim agar melakukan identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat.
Selain itu, legislatif juga akan membentuk tim sebab selama ini tim yang ada menurut Senawan memiliki hambatan komunikasi dengan instasi (dinas) terkait karena telah beberapa kali terjadi pergantian kepala (pimpinan).
“Eksekutif punya tim sendiri dan legislatif juga punya tim tetapi akan menuju ke titik yang sama pada penyelesaian masyarkat. Jadi nanti kita akan melihat seberapa besar kerugian yang dialami masyarkat serta menentukan langkah-langkah solusi penyelesaiannya,” terangnya.
Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Konsel, Rachmi A Djufri. Menurut dia, pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dinas perkebunan, dinas pertanian, dinas kehutanan, badan pertanahan nasional, asisten I sampai asisten III.
Namun, kata dia, tim penyelesaian trans Tolihe itu belum bisa bekerja karena masih menunggu arahan dari bupati.
“Kami belum bisa menyimpulkan. Jadi, kami menerima semua tuntutan masyarakat dulu nanti setelah bupati pulang dari Jakarta baru kami laporkan seperti apa nantinya kerja tim penyelesaian masalah warga trans ini,” tutupnya.
Manejemen PT Tiran yang hadir dalam pertemuan tersebut juga tidak mau memberikan komentar.
Sebelumnya, warga tersebut telah menggelar aksi serupa pada Senin (14/3/2016) lalu. Namun karena tuntutan yang disampaikan belum direalisasikan, ratusan warga trans kembali melakukan demonstrasi.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Jumriati
