ZONASULTRA.COM,KENDARI– Komitmen awal tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) salah satunya adalah mewujudkan sistem administrasi birokrasi pemerintahan yang jujur dan bersih.
Koordinator Tim Saber Pungli Sultra Lukman Abunawas mengungkapkan sebagai langkah awal pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang tergabung dalam tim saber pungli pada awal Januari 2017 mendatang. Dalam rapat tersebut akan dibahas terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing tim, sebab untuk tim saber ini merupakan lintas intansi.
“Untuk pemerintah provinsi Sultra itu sekretariatnya ada di Inspekrorat, kemudian untuk kepolisian ada Polda Sultra khusus pada tim saber pungli serta aparat penegak hukum lainnya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra ini, Jumat (23/12/2016).
Mantan Bupati Konawe dua periode ini, menambahkan saat ini sejumlah tim sebenarnya sudah ada tim yang melakukan kegiatan dan program saber pungli, salah satu contoh kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sultra terhadap dua orang terduga pelaku suap beberapa waktu lalu di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Kendari.
Kendati demikian, untuk mensinergikan program antara pemerintah, aparat penegak hukum TNI/Polri dan masyarakat maka akan dilakukan evaluasi, yang kemudian nanti akan membentuk sebuah pusat pengaduan yang bisa digunakan masyarakat ketika merasa menjadi korban pungli serta melihat proses pungli itu terjadi.
“Namun bagi masyarakat tentunya informasi dan laporan yang diberikan harus terbukti benar sehingga dapat segera ditindaki secepatnya,” terangnya.
Disamping itu pula, kedepan akan disediakn nomor kontak pengaduan bagi masyarakat untuk mempermudah proses pelaporan tindakan pungli.
Sehingga ia mengharapkan seluruh tim saber pungli dapat bekerja cepat untuk mengungkap kasus-kasus pungli yang ada di birokrasi pemerintahan, birokrasi aparat penegak hukum dan seluruh sektor target operasi saber pungli yang selama ini merugikan masyarakat umum.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mulai mendeteksi adanya indikasi tindakan pungli terbesar ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sultra dan di Dinas Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sultra.
“Di Dispenda memang kita sudah turunkan tim dan setiap hari ada indikasi-indikasi namun kita belum ekspose, kalau PTSP masih sebatas laporan-laporan yang belum resmi,” kata Lukman ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (29/11/2016) lalu. (B)
Reporter Ilham Surahmin
Editor : Tahir Ose
