iklan zonasultra

BI: Bitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah

BI: Bitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah
Bitcoin

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktur Ekseklusif Departemen Komunikasi Agusman mengatakan BI melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Kami tegaskan, jika bitcoin tidak berlaku sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI,” ujarnya melalui rilis resmi Bank Indonesia, Sabtu (13/1/2017).

Dimana didalamnya menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh NKRI dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Jelas Agusman, kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi dan underlying asset yang mendasari harga virtual currency.

Selain itu, nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble). Serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency termasuk bitcoin.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, switching, kliring, penyelesaian akhir, dompet elektronik, transfer dana, penerbit, acquirer, payment gateway) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

“Sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” tegasnya.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. (B)

 

Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Abdul Saban

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib