iklan zonasultra

BKKBN Lantik Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra

BKKBN Lantik Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melantik pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra periode 2016-2020 di Hotel D'Blizt Kendari, Sabtu (8/4/2017).
BKKBN Lantik Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melantik pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra periode 2016-2020 di Hotel D’Blizt Kendari, Sabtu (8/4/2017). (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melantik pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra periode 2016-2020 di Hotel D’Blizt Kendari, Sabtu (8/4/2017).

Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Ali Ismail, sangat mengharapkan dengan telah dilantiknya pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra, diharapkan dapat membantu menyukseskan program KKBPK.

“Sangat penting agar sekali kehadiran mereka, karena kita berkaitan dengan kampus. Dengan menggunakan akademisi sebagai pembicara kependudukan dan pembangunan keluarga, pemerintah dan swasta lebih mendengar dan merespon,” ujar usai pelantikan.

Menurutnya, akan berbeda jika pihak BKKBN menyampaikan materi, kurang begitu direspon. Tetapi, bila kajian yang disampaikan oleh akademisi, sangat diminati oleh masyarakat baik di provinsi, kabupaten maupun kota.

Sementara, Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Sonny Harry B Harmadi mengatakan koalisi ini merupakan organisasi kemasyarakatan​ yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang berprofesi sebagai akademisi.

Dia menyebutkan, tugas dari organisasi adalah pertama melakukan advokasi dalan menyakinkan para pembuat kebijakan bahwa dalam menyusun kebijakan pembangunan harus didasarkan pada situasi kependudukan.

“Jadi bagaimana struktur umur, berapa jumlah, pertumbuhan, penyebaran penduduk, kualitas pendidikan dan seterusnya. Harus mengetahui kekuatan dan kelemahan penduduk itu seperti apa,” jelasnya.

Kedua menjalankan fungsi rekomendasi, dengan terlebih dahulu membuat kajian terkait program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, ketiga melakukan publikasi dalam menyebarluaskan informasi misalnya jumlah penduduk di Sultra, laju pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah imigrasi yang masuk.

“Itu teman-teman dari koalisi kependudukan yang mengurus,” tambah dia.

Baca Juga : Sukseskan Program KB Antar Umat Beragama, BKKBN Lantik Fapsedu

Keempat melakukan gerakan, agar lebih nyata di masyarakat. Jadi, misal melaksanakan program bangun desa berwawasan kependudukan.

Sementara, terkait dengan program KB, koalisi ini membantu menjadi penyuluh KB, sehingga orang tidak berfikir bahwa KB hanya sebagai alat kontrasepsi saja. Sonny mengharapkan, kinerja anggota koalisi lebih keras lagi dalam bekerja, agar memperoleh capaian yang diinginkan.

“Dan kalau bisa media, nanti bisa ikut mengontrol, misalnya setelah enam bulan tanya apa yang sudah di kerjakan, apa hasilnya, kalau belum ada hasil di kritisi sja. Fungsi cek anda balance,” tutup Sonny. (B)

 

Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib