Safei mengatakan, dengan adanya pabrik pengolahan bijih nikel milik PT Vale di Pomalaa, diperkirakan akan mengurangi angka pengangguran di Kolaka yang saat ini sudah mencapai 5.000 orang. “Secara khu
Safei mengatakan, dengan adanya pabrik pengolahan bijih nikel milik PT Vale di Pomalaa, diperkirakan akan mengurangi angka pengangguran di Kolaka yang saat ini sudah mencapai 5.000 orang. “Secara khusus, saya meminta agar anggota DPR RI mendorong PT Vale untuk segera membangun pabrik di Pomalaa. Ini akan mengurangi beban kami dalam menekan angka pengangguran di Kolaka,” katanya.
Bupati juga mengatakan, dirinya telah memberikan keleluasaan terhadap perusahaan tambang asal Brasil itu untuk memudahkan mereka dalam mengurus izin dan legalitas lainnya di daerahnya. Dia meminta agar anggota DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk melakukan hal yang sama kepada PT Vale, agar pengurusan izin penambangan dapat dipermudah oleh pemerintah pusat.
Permintaan Bupati Kolaka itu langsung diamini oleh ketua Komisi VII DPR RI, Tamzil Lindrung. Dikatakan Tamzil, dirinya beserta anggota komisi VII DPR RI akan segera melakukan intervensi kepada pemerintah pusat agar pembangunan pabrik PT Vale di Pomalaa dapat segera dilakukan.
Ditempat yang sama, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terkait dengan rencana pembangunan pabrik tersebut. Nico juga mengapresiasi respon pemerintah daerah Kolaka yang banyak memberikan kemudahan terhadap perusahaanya dalam melakukan pengurusan izin penambangan di Kolaka. (Saban)
