ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Forum Percepatan Kabupaten Pakue (FPKP) yang akan mengupayakan percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pakue telah dibentuk. Salah satu kekurangan pemberkasan pemekaran Pakue adalah dukungan anggaran dari kabupaten induk, baik dari sisi pembiayaan maupun keterlibatan dalam tim yang dibentuk nantinya.
Bupati Kolaka Utara (Kolut) Nur Rahman Umar merespon baik dan mendukung pemekaran Pakue ini. Terkait dengan dukungan anggaran, Nur Rahman akan menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2020. Sebab Rancangan APBD Kolut tahun 2020 telah diteken bulan lalu.
“Karena itu adalah kehendak dan keinginan masyarakat saya mendukung, termasuk dukungan dokumen anggaran. Hanya tahun 2019 kita belum menganggarkan, namun 2020 insyaallah kita akan menganggarkan,” kata Nur Rahman saat ditemui di Lasusua, Kabupaten Kolut, Senin (23/12/2019).
Nur Rahman menyatakan komitmennya mendukung pembiayaan terkait dengan pemekaran Pakue sebagai DOB. Terkait kelayakan Pakue untuk mekar dari Kolut, Nur Rahman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan pusat
(Baca Juga : Tim Percepatan DOB Kabupaten Pakue Dibentuk)
“Tentu yang kewenangan untuk memutuskan layak atau tidak adalah pemerintahan pusat. Kalau kita pemerintah daerah, apa yang menjadi inspirasi atau keinginan dari masyarakat kita mendukung dan merespon,” imbuh Bupati Kolut.
Terkait dengan FPKP yang telah terbentuk, Nur Rahman menilai adanya geliat masyarakat Pakue untuk mekar. Selanjutnya tinggal mengawal FPKP ini untuk direalisasikan di tingkat pusat.
Seperti diketahui bahwa moratorium pemekaran daerah masih berlaku, namun sejumlah daerah mendesak agar pintu moratorium dibuka. Sejauh ini, Nur Rahman belum berkomunikasi dengan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait wacana pemekaran Pakue.
“Belum ada komunikasi, kita baru memberikan dukungan, semangat, motivasi terhadap forum ini untuk lebih jauh menindaklanjuti,” pungkasnya. (B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
