iklan zonasultra

iklan zonasultra

Bupati Konsel Ancam Tahan Gaji PNS Yang Absen Saat Sidak di Kantor Lurah Ranomeeto

191
Bupati Konsel Ancam Tahan Gaji PNS Yang Absen Saat Sidak di Kantor Lurah Ranomeeto
SIDAK - Bupati Konsel Surunuddin Dangga bersama Camat Ranomeeto Sahrir Anjaya saat bersama dalam rangka melakukan sidak di kantor Lurah Ranomeeto. Dalam kesempatan itu bupati memberikan sejumlah arahan terhadap para pegawai di kantor lurah tersebut. Rabu (25/4/2018) (ERIK ARI PRABOWO/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Bupati Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) Surunudin Dangga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Kelurahan Ranomeeto dan Kecamatan Ranomeeto. Dalam kegiatan itu, mantan anggota legislatif Sultra ini memberikan perintah kepada pejabat Camat dan lurah Kecamatan Ranomeeto untuk lebih aktif dalan memperhatikan kinerja pegawainya.

Sidak bupati yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Sjarif Sajang di kantor lurah tepat pukul 09.00 Wita, membuat para Pegawai yang sedang berkumpul tersebut sontak kaget, dan langsung berdiri menyambut kedatangan bupati.

Tak menunggu waktu lama Surunuddin langsung memerintahkan Sekda untuk memeriksa dan mengabsensi satu persatu para pegawai kelurahan tersebut, alhasil terdapat 9 orang pegawai tidak masuk berkantor, 1 izin dari total 26 Pegawai yang ada.

Ditempat yang sama Surunuddin langsung menggelar rapat yang diikuti Camat Ranomeeto Syahrir Anjaya dan Lurah Ranomeeto Adrianto beserta staf kelurahan yang ada.

Bupati Konsel Ancam Tahan Gaji PNS Yang Absen Saat Sidak di Kantor Lurah Ranomeeto

“Yang tidak hadir agar didata, jika berulang absen akan kita tahan gajinya agar ada efek jera buat yang bersangkutan, dan yang lain karena dampaknya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” kata Surunudin di Ranomeeto, Rabu (25/4/2018).

Olehnya itu, pihaknya bakal mengevaluasi jumlah pegawai yang ada karena para pegawai telah cukup diberikan dispensasi dengan alasan kemanusiaan saat mengajukan pindah tugas di wilayah yang strategis.

Bupati juga memerintahkan kepada Lurah agar segera mendata warga tidak mampu dan seluruh keluarganya, termasuk sekolah anak-anak,untuk kepentingan pemberian bantuan anggaran. Dan bantuan khusus berupa rumah layak huni.

Warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan juga harus didata, serta mendata bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Lurah jangan hanya bertugas rutinitas saja, tapi bagaimana berfikir untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya dengan mengembangkan potensi yang ada dengan melihat kebutuhan mendesak yang berguna buat masyarakat. Ketika sudah ada yang terlihat mamfaatnya kami akan memberikan anggaran khusus untuk kelurahan karena tujuan kita untuk menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.(B)

 


Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Kiki

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib