Bupati Konsel Didemo Soal Sekda, Surunuddin: Salah Sasaran

394
bupati-konsel-didemo-soal-sekda-surunuddin-salah-sasaran
Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Konsel Bersatu mendatangi Kantor Bupati setempat. Kedatangan itu, terkait penetapan Sekda Konsel.
bupati-konsel-didemo-soal-sekda-surunuddin-salah-sasaran
Demo : Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Konsel Bersatu mendatangi Kantor Bupati setempat. Kedatangan itu, terkait penetapan Sekda Konsel. (Foto : Irfan Mualim/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Konawe Selatan (Konsel ) Bersatu mendatangi kantor Bupati setempat, Senin (10/10/2016) karena tidak puas dengan keputusan Bupati Konsel, Surunuddin Dangga yang memilih Sjarif Sajang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten itu.

Koordinator aksi, Syawal Silondae mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan porsi dan kesempatan yang luas kepada putra dan putri daerah untuk berperan penting dalam kegiatan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Olehnya itu, lanjutnya, dengan penetapan Sekda Konsel 2016, maka ada baiknya memilih Andi Tenri Rawe sebagai pejabat Sekda dengan pertimbangan tokoh dan icon keberadaan masyarakat. Selain itu, motivator dan pemersatu masyarakat juga.

“Pengabdiannya memberikan sumbangsih moral dan meterill untuk Konsel dalam berbagai aspek pembangunan. Apalagi dia adalah putri daerah yang terbaik,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan massa, bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan, sebenarnya demo kali ini salah sasaran. Sebab yang menentukan nilai bukanlah Pemda Konsel, melainkan panitia seleksi yang diambil dari beberapa Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, akademisi, dan tokoh masyarakat.

“Pemerintah jangan mau dipaksa merekayasa sesuatu. Aturannya ada, Panitia Seleksi (Pansel) sudah memberikan skor (nilai),” katanya.

Persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjutnya, tidak boleh dibawa ke ranah politik karena telah diatur dalam perundang-undangan. Apalagi seleksi Sekda tersebut juga telah dimonitor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kalau saya mau pindah keurutan dua harus ada alasan. Kan hanya itu persoalannya. Inikan lucu,” ujarnya.

Bahkan, pihak kementerian telah beberapa kali melayangkan surat untuk segera melakukan pelantikan Sekda tersebut.

“Sudah sekitar tiga surat yang datang. Tanggal 16 september 2016 dan beberapa pekan lalu, ada lagi surat dari Mendagri yakni melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otoda),” jelasnya.

Dia berharap masyarakat dapat memahami hal itu. Apalagi saat ini pengarahan profesionalisme ASN sudah mulai dilakukan. Olehnya itu, diadakanlah assessment.

“Tugas saya mendorong PNS (ASN), supaya mampu bersaing, jangan diam-diam saja,” tutupnya. (A)

 

Reporter : Irfan Mualim
Editor    : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini