ZONASULTRA.COM, KENDARI Dari 7 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di Sulawesi Tenggara (Sultra), hanya Kabupaten Buton Utara (Butur) yang hingga kini belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU dan pemerintah daerahnya.
Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, alasan terlambatnya penandatangan NPHD itu karena Bupati Butur, Ridwan Zakariah saat ini tengah melaksanakan ibadah umrah. Pihaknya pun memberi tenggak waktu, paling lambat 1 Juni NHPD tersebut sudah harus ditandatangani.
Hal itu tidak menghambat tahapan persiapan yang sementara dilakukan terkait dengan pembentukan PPK dan PPS kemarin dan segala persiapan lainnya. Hal itu dikarenakan ternyata kawan-kawan di KPU Butur mendapatkan dana talangan pinjaman dari pemerintah setempat dan nanti setelah penandatangan NPHD baru ditutupi, kata Dayat, sapaan akrab Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/5/2015).
Dayat mengungkapkan, penandatangan NHPD sangat penting agar memiliki kepastian hukum. Sebab, setiap penyelenggaraan pilkada harus menandatangani NHPD sebelum menggunakan anggaran. Saat ini memang belum ada masalah, namun nantinya pasti akan bermasalah.
“Oleh karena itu, begitu bupati pulang dari umrah hari ini (Jumat) maka Sabtu atau Senin (1 Juni) NPHD itu sudah harus ditandatangani,” kata Dayat.
Saat ini, aku Dayat, tidak ada tahapan KPU yang tertunda. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana.
Secara umum, anggaran dari 7 daerah yang akan menggelar pilkada dinilai cukup. Seperti Butur, meskipun terlambat menandatangani NPHD namun merupakan salah satu kabupaten yang lebih awal siap karena pembahasan anggarannya betul-betul disepakati oleh 3 pihak yakni KPU, pemerintah daerahnya sendiri dan DPRD Butur. (Taslim)
