ZONASULTRA.COM,TIRAWUTA– Potensi keterlibatan Aparat Sipil Negera (ASN) di pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 cukup besar. Apalagi, melirik ke tahun 2015 lalu dan pemilu 2019, Koltim masuk urutan pertama sebagai wilayah terbanyak ASN-nya terlibat dalam politik praktis.
Menekan populasi ASN berpolitik dan money politik (politik uang) di pilkada 2020, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara menggelar diskusi publik, di warkop ice bland Rate-rate pada hari ini, Jumat (10/1/2020) dengan Tema diskusi Mengawal Netralitas ASN dan Politik Uang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Koltim 2020.
Diskusi ini dihadiri, Ketua Bawaslu, Rusniyati Nur Rakibe, Ketua KPU Koltim, Suprihaty Prawaty Nengtias, Akedemisi Universitas Haluoleo Kendari, Sarmadan, Ketua JaDI Koltim, Adly Yusuf S, pengurus partai politik, anggota DPR Koltim, dan tokoh masyarakat.
Rusniyati Rakibe mengungkapkan, dalam meminimalisir keterlibatan ASN, pihaknya intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN itu sendiri.
Bahkan, kedepan Bawaslu berencana akan melakukan sosialisasi tingkat kabupaten dengan menghadirkan pemateri langsung dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).
“Kami juga akan mengundang bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Koltim. Supaya semuanya bisa singkron,”ujarnya.
Khusus money politik, Rusni melanjutkan agak susah untuk dibuktikan. Selain, minimnya kepedulian dari pelapor, membuktikan politik uang juga bukan perkara mudah. Mesti butuh bukti autentik kuat dan dua saksi kuat.
“Politik uang itu adalah virus yang harus diberi vaksin. Politik uang itu ibarat kentut. Dapat didengar, namun tidak dapat dilihat. Untuk membuktikannya harus ada bukti autentik disertai dengan dua saksi kuat. Politik uang itu sudah ada sejak orde lama,”tuturnya.
Rusniyati berharap semua elemen dapat berperan aktif membantu Bawaslu dalam mengawal proses pilkada Koltim, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas, bersih dan amanah.
Ketua KPU Koltim, Suprihaty Prawaty Nengtias dalam kesempatannya menyampaikan, sebagai penyelenggara pilkada, KPU akan berupaya bekerja secara jujur dan transparan.
”Mari kita bersama suport Bawaslu dan KPU untuk menghasilkan pemimpin yang bersih dan berintegritas secara moral dan bisa membangun Koltim. Tanpa kerjasama dari semua elemen, apalah daya kami. KPU berharap masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya, bukan memilih karena diiming-iming,” pinta Nengtias.
Pemateri dari Akedemisi Universitas Haluoleo, Sarmadan, mengungkapkan, menekan pelanggaran ASN dan praktek politik uang, maka Bawaslu mesti giat melakukan sosialisasi serta pengawalan ketat terhadap proses pilkada.
Ia juga mendorong Bawaslu aktif berkomunikasi dengan tim penegak hukum terpadu (gakumdu), dalam hal ini kepolisian ataupun kejaksaan.
Dikatakan, biasanya dilema menyangkut keterlibatan ASN adalah adanya calon petahana yang maju. Apalagi, incumbent juga seorang pimpinan partai politik. Ditambah lagi, ASN itu sendiri hendak mempertahankan atau berkeinginan menaikan jabatannya ke depan.
“Bagaimana bisa membedakan kebijakan antara bupati sebagai pimpinan partai dan sebagai pembina kepegawaian. Dilemanya di situ,” jelasnya.
Sarmadan berpesan kepada pemilih (masyarakat) maupun penyelenggara pemilu untuk bisa menghindari segala bentuk godaan yang datang.
”Hati-hati dengan bisikan godaan, rayuan ada di situ. Kalau selevel ketua Bawaslu atau ketua KPU maka mungkin jin yang datang juga selevel ketua. Kalau Ketua Bawaslu tergoda maka tidak akan memproses pelanggaran misalnya jika ada. Laksanakan semua regulasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Koltim bisa menjadi contoh pelanggaran ASN dan money politik sangat minim atau bersih di Sultra,”ucapnya.(a)
Kontributor : Samrul
Editor : Kiki
