ZONASULTRA.COM, KENDARI– Dana yang dikelola pemerintah 17 kabuapten/kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrudin, mengatakan jelang lima tahun kepemimpinan pemerintahan saat ini, perhatian pemerintah pusat begitu besar kepada daerah termasuk Provinsi Sultra.
“Ini perlu diapresiasi dan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memanfaatkan sebaik mungkin anggaran tersebut,” kata Syafruddin ditemui di Kendari, Minggu (31/3/2019) usai dilantik sebagai Ketua Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST).
Syafruddin yang merupakan putra asli Pulau Muna itu mengatakan bahwa tahun 2019 ini jumlah APBD 17 kabupaten/kota mencapai Rp15 triliun, sedangkan provinsi Sultra sendiri sebesar Rp4,2 triliun termasuk dana urusan kas dan perhitungan (UKP) yakni dana yang hanya singgah di Provinsi dan disalurkan di Kabupaten/kota misalnya Dana Operasional Sekolah (BOS).
Dari total dana tersebut, sekitar 91 persen merupakan dana dari APBN berupa dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Daerah (DID).
(Baca Juga : Pemerintahan Jokowi Cetak 12.290 Hektar Lahan Sawah Baru di Sultra)
Sementara itu, sekitar 9 persen merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat fenomena ini, lanjut Syafruddin, harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan daerahnya melalui retribusi dan pajak.
“Terlepas dari perhatian pemerintah pusat selama ini sangat besar kepada daerah melalui dana transfer tadi, pemerintah pusat mengharapkan ini menjadi stimulan bagi Pemda untuk terus meningkatkan perekonomian daerahnya, anggaran ini juga diluar dari dana desa,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Mardani H Maming kepada zonasultra melalui sambungan WhatsApp Mesengger, Senin (1/4/2019) menjelaskan, hal tersebut menjadi perhatian dan komitmen dari Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terhadap daerah berkembang dan khususnya wilayah Indonesia timur.
Kedepan, jika Jokowi-Ma`ruf Amin diberikan amanah oleh masyarakat Indoensia kembali memimpin, maka perhatian dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur daerah berkembang tentunya akan terus berlanjut, guna mengurangi ketimpangan dengan wilayah lainnya yang sudah lebih maju misalnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
(Baca Juga : Enam Mega Proyek yang Dibangun Pemerintahan Jokowi di Sultra)
“Saya pikir sudah banyak proyek nasional yang masuk di Sultra dan tentunya itu sebagai bukti dari janji politik Jokowi tahun 2014 silam,” pungkasnya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat Bumi Anoa khsusunya agar memilih pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma`ruf Amin pada hari pencoblosan 17 April 2019 mendatang.
Untuk diketahui, Pilpres 2019 diikuti oleh dua paslon yakni Jokowi-Ma`ruf amin dan Prabowo-Sandiaga nomor urut 02. (a)
