ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen fokus pada pembangunan Papua dan Papua Barat. Pengamat Pembangunan Papua, Ila Ladamay mengajak seluruh pihak untuk membangun dua provinsi itu dengan hati tulus dan secara holistik.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan perlakukan khusus atau afirmasi kepada dua provinsi itu. Politik afirmasi kepada Papua misalnya UU tentang Otsus Papua dengan dana besar sebagai bentuk afirmasi.
“Kemudian ketentuan bahwa Gubernur Papua harus orang Papua atau orang yang dianggap orang Papua berdasarkan adat setempat, dan wakilnya gubernurnya bisa bukan asli Papua,” ungkap Ila yang lahir dan besar di kabupaten Boven Digul, Papua dalam sebuah Webinar bertema Dialog Kebangsaan Membangun Papua untuk Indonesia pada Minggu (21/6/2020) malam.
Lewat pemberlakuan UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan khususnya di empat prioritas bidang utama.
Keempatnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus terkait Papua dan Papua Barat salah satunya adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Melalui inpres nomor 9 tahun 2017 Presiden disebut telah menginstruksikan kepada 27 kementerian maupun lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah itu.
Mantan Penjabat Bupati Buton Selatan ini menjelaskan bahwa jika ingin mengenal papua, maka harus mengenal terlebih dahulu adat istiadat, budaya dan alamnya.
“Sisi alamnya sangat luas, sukunya banyak dan juga habitnya,” terangnya.
Ila tentu sangat mengenal kondisi Papua, selain lahir dan besar di Papua, ia juga cukup lama menjadi konsultan UNDP di sana.
“Saya anggap orang Papua itu lebih Indonesia dari pada kita. Orang Papua punya rasa kebangsaan yang tinggi terhadap Indonesia,” tambah Ila.
Ila mengambil contoh, dalam pembangunan infrastruktur jalan misalnya, mengapa pembangunan jalan dari Tanah Merah menuju Merauke, dari Jayapura ke Sarmi tak kunjung selesai.
“Kendala alam yang memang sulit ditaklukkan, misalnya bentang alam yang bergunung-gunung berbukit-bukit, itu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Halu Oleo, Nur Arafah mengatakan, membangun Tanah Papua memang harus dari hati. Yakni mengedepankan aspek sosio-kultur, dan itu menjadi poin penting.
Selain itu, harus ada sikap saling percaya baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat setempat.
Ia menjelaskan di Universitas Halu Oleo Kendari juga ikut membangun Sumber Daya Manusia Papua dan Papua Barat yakni saat ini ada sekitar 154 mahasiswa yang kuliah sejak tahun 2013.
“Program afirmasi dan jalur Mandiri yang terdiri 80 laki dan 74 wanita. Mereka ada di 14 fakultas,” terangnya.
Status mahasiswa dari Papua dan Papua Barat 80 persen masuk dalam program afirmasi dari kementerian perguruan.
“Datang ke UHO atas insiatif pemdanya dan dibiayai oleh pemerintah pusat selama 5 tahun,” tambah Nur Arafah.
Pada 2017 ada yang ikut jalur sendiri, dan 100 lebih mahasiwa atas kebijakan Rektor diterima semua melalui beasiswa Bidikmisi.
Hadir dalam dialog kebangsaan itu ada Mahasiswa Papua yang baru wisuda pada Januari 2020 Grice Tilda Lokden mengungkapkan
kesan yang sangat baik selama kuliah di UHO.
“Banyak pengalaman yang saya rasakan. Masyarakatnya ramah-ramah dan dosen juga, saya paling mudah menangkap materi kuliah dan tidak mempersulit mahasiswa.
Selama kuliah i juga memiliki sahabat dekat dari Muna dan Buton. “Mereka sangat baik kepada kami mahasiswa Papua,” terang alumni Fakultas Sejarah FKIP UHO itu. (b)
Penulis : Kiki
