ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Selasa (6/10/2020), sekitar pukul 16.20.
Pantauan awak ZonaSultra, puluhan pengunjuk rasa ini menyegel gerbang pintu masuk ke dalam area kantor para wakil rakyat tersebut dengan baliho dan balok. Setelah dipastikan pintu gerbang ditutup, mereka kemudian berorasi.
Penyegelan itu dilakukan saat tak ada lagi anggota DPRD Sultra yang berada di kantor. Akibatnya, aspirasi yang dilontarkan tak langsung didengar oleha para legislator DPRD Sultra. Kendati demikian, massa ini tetap berorasi menyampaikan penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law.
Koordinator aksi Sulkarnain menyatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya dalam undang-undang tersebut banyak pasal yang tidak memihak rakyat, khususnya para buruh atau pekerja.
“Kami kecewa DPR RI tidak berpihak kepada rakyat yang diwakilinya. Pengesahan Omnibus Law ini memuluskan investor, ada kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha,” kata Sulkarnain di lokasi aksi.
Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Sultra agar membuat rekomendasi bahwa masyarakat Sultra menolak dan meminta Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Jika permintaan itu tak ditindaklanjuti, mereka akan menggelar demonstrasi yang lebih besar.
Tak hanya di depan gedung DPRD, demontrasi juga berlangsung di lampu merah simpang empat Pasar Baru. Tampak puluhan orang ini membakar ban dan memblokade jalan di lokasi tersebut. Puluhan mahasiswa itu terdiri dari lintas organisasi.
Di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga tampak puluhan mahasiswa juga menggelar aksi penolakan Omnibus Law ini. Meski tak banyak, mereka turun ke jalan dengan mebawa poster-poster bernada kekecewaan dan kecaman terhadap DPR RI.(b)
