Dewan Minta Gubernur Copot Direktur RSUD Bahteramas

9021
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) sementara, Muhammad Endang SA angkat bicara perihal tindakan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas yang meminta uang jaminan kepada anggota TNI Sertu Subakri.

Muhammad Endang dengan tegas meminta Gubernur Sultra Ali Mazi mengambil tindakan cepat mencopot Direktur RS Bahteramas dr. Sjarif Subijakto dari jabatannya akibat tindakan yang dinilai tidak manusiawi tersebut.

“Saya minta kepada gubernur untuk mencopot Direktur RSUD Bahteramas (dr. Sjarif Subijakto). Bayangkan TNI saja berseragam lagi melaksanakan tugas negara diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa,” tegas politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Menurut Endang, dirinya pernah mengusulkan kepada Gubernur Ali Mazi agar segala kerugian harta benda ataupun korban baik aparat maupun mahasiswa akibat demonstrasi ditanggung oleh pemerintah.

(Baca Juga : Anggota TNI Korban Unjukrasa Sempat Ditolak RS Bahteramas, Dandim Kendari : Tidak Manusiawi)

“Kerugian motor, gerobak, yang masyarakat alami, korban baik aparat maupun mahasiswa saat demontrasi ditanggung pemerintah. Tapi ternyata terjadi seperti ini, dan ini adalah gunung es dari pelayanan rumah sakit kita selama ini,” kata Endang.

Endang menilai pihak rumah sakit tidak bisa bertameng dengan aturan ataupun standar operasional prosedur (SOP). Pasalnya, dalam kasus seperti ini, ada nyawa manusia yang mesti diselamatkan terlebih dahulu ketimbang mengutamakan prosedur.

Endang juga menyarankan Pemerintah Provinsi Sultra belajar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penanganan korban demonstrasi. Terlebih eskalasi konflik di sana jauh lebih besar dibanding di Sultra.

“Belajarlah ke Anies di Jakarta, dengan eskalasi yang lebih besar, korban yang lebih banyak (biaya) ditanggung pemerintah dan kita tidak mendengar ada kejadian yang memilukan seperti ini,” kata mantan aktivis ini.

Selain mencopot direktur rumah sakit, Endang juga meminta kepada gubernur agar oknum petugas yang menangani Sertu Subakri dievaluasi. Dia juga menyarankan agar prosedur di RSUD Bahteramas dievaluasi.

(Baca Juga : Demo Depan Mapolda Ricuh, 5 Mahasiswa dan 3 Petugas Keamanan Terluka)

Sebelumnya, seorang anggota TNI Komandan Regu (Danru) Provos Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/Kendari Sertu Subakri yang menjadi korban pemukulan oknum pengunjuk rasa sempat ditolak oleh pihak RSUD Bahteramas Kendari untuk mendapatkan perawatan medis.

Pihak rumah sakit meminta uang jaminan terlebih dahulu agar bisa memberikan pelayanan medis kepada Sertu Subakri. Jika tidak, pasien tidak akan diobati.

Sertu Subakri merupakan salah satu dari beberapa anggota TNI yang sempat menyelamatkan Brigadir Pol MR saat menjadi sasaran amukan oknum pengunjuk rasa di perempatan Mapolda Sultra, Selasa (22/10/2019).

Anggota TNI itu sempat mendapat pukulan sehingga dilarikan ke RSUD Bahteramas.

Sementara Humas RSUD Bahteramas Masita menjelaskan, ketika pasien tidak memiliki kartu identitas tetap harus memberikan jaminan. Tapi, menuturnya, ada tidaknya jaminan pasien tetap dilayani.

Masita menambahkan, pasien Sertu Subakri sudah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan. (b)

 


Kontributor: Fadli Aksar
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini