Dewan Minta Pemda Muna Segera Bantu Korban Puting Beliung

Dewan Minta Pemda Muna Segera Bantu Korban Puting Beliung
HEARING - Komisi III DPRD Kabupaten Muna menghearing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perumahan Kabupaten Muna terkait dengan bencana alam angin puting beliung yang menimpa sejumlah rumah warga di Kelurahan Watoputih, Kecamatan Watopute dan Desa Bungi serta Desa Mabhodo, Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, pada Senin (2/4/2018) lalu. Hearing ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPRD Muna, Rabu (4/4/2018). (KASMAN/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, RAHA – Pasca bencana alam angin puting beliung yang menimpa sejumlah rumah warga di Kelurahan Watoputih, Kecamatan Watopute dan Desa Bungi serta Desa Mabhodo, Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, Senin (2/4/2018) lalu, mengetuk hati para wakil rakyat dengan menggelar rapat dengar pendapat (Hearing).

Rabu (4/4/2018), Komisi III DPRD Kabupaten Muna langsung menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perumahan Kabupaten Muna yang dilaksanakan di ruang rapat komisi. Dalam hearing tersebut, dewan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna segera turun tangan untuk menangani musibah tersebut, serta membantu para korban.

Anggota Komisi III DPRD Muna La Irwan mengaku, komisi III telah mengunjungi beberapa rumah warga yang terkena musibah di Desa Bungi, Mabhodo dan Watoputih pada Selasa (3/4/2018) kemarin. Dikatakan, saat berada di lokasi kejadian, ia belum melihat ada kepedulian dari Pemda untuk membantu warga yang rumahnya tertimpa musibah.

(Baca Juga : Bupati Rusman Patungan dengan SKPD Perbaiki Rumah Korban Angin Kencang)

“Hari ini kita mengadakan rapat untuk mempertanyakan dana tanggap darurat. Ini melekat di mana, di BPBD atau di BPKAD,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota komisi III yang lain, Rajab Biku menginginkan pemerintah dapat secepatnya mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat yang menyebabkan kerugian.

“Kita sudah tinjau langsung kemarin, tetapi kita belum mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami warga di tiga tempat berbeda itu. Olehnya itu, hari ini kita mengadakan hearing untuk mengkaji seberapa besar dana yang ada di BPBD maupun BPKAD untuk membantu masyarakat yg mengalami bencana ini,” ujar politikus PAN ini.

Dikatakan, dalam waktu singkat ini, warga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Pihaknya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Muna bahwa DPRD, BPBD dan BPKAD siap membantu masyarakat yang terkena musibah.

(Baca Juga : Puluhan Pohon Tumbang dan Rumah Roboh Akibat Hujan dan Angin Kencang di Muna)

Pasalnya sampai hari ini, kata dia, dewan belum melihat langkah awal yang diambil oleh Pemda Muna untuk mengatasi bencana yang terjadi di tiga tempat berbeda itu. Seperti menyiapkan tenda darurat atau sesuatu yang dibutuhkan oleh warga

Ketua Komisi III Awaludin mengatakan, dengan hearing yang dilaksanakan pada hari ini, ia berharap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir agar segera melakukan rapat koordinasi bersama, untuk secepatnya dapat menanggulangi bencana yang terjadi.

“Kita secara bersama-sama secepatnya untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana ini. Sebab ada beberapa rumah warga yang mengalami rusak berat, seperti rumahnya rata dengan tanah,” pintanya.

Kepala BPBD Muna La Ode Ikbar Rifai mengungkapkan, bencana yang terjadi di dua desa dan satu kelurahan itu, pihaknya hanya bisa membantu penanggulangan tahap awal yakni, penyediaan air bersih dan tenda. Sementara untuk masalah anggaran di BPBD tidak ada, semua melekat di BPKAD.

“Selama ini kami cuman patungan-patungan uang pribadi untuk bisa turun langsung ke tempat bencana. Untuk pagu anggarannya itu tersimpan di BPKAD,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Muna Ari Asis menjelaskan bahwa dana yang tersedia di instansi yang dipimpinnya hanya ada dana tak terduga yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp100 juta. Dana tak terduga ini hanya bisa dimanfaatkan yang berkaitan dengan tanggap darurat yang bersifat sementara, dan itu harus berdasarkan data-data dari BPBD.

“Untuk masalah bencana yang terjadi di Kecamatan Watopute dan Kontunaga ini, kita minta data-data intansi terkait untuk segara kita melakukan pencairan dana itu. Tetapi data-datanya harus tepat,” tandasnya. (A)

 


Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Kiki
loading...

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib