ZONASULTRA.COM, RAHA – Anggota Komisi I DPRD Muna La Irwan menyebut pelantikan 1.300 pejabat eselon III, IV dan kepala sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Selasa (12/12/2017) berbau kebijakan politik dan bukan berbasis kinerja.
Jika pelantikan itu berbasis kinerja, kata La Irwan, tidak akan amburadul, seperti yang meninggal dunia dan pensiun dilantik kembali, satu orang mempunyai dua jabatan, pengawas dilantik jadi kepala sekolah, pangkat golongan belum memenuhi syarat dilantik dan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah (cakep) juga dilantik. Dirinya pun mengambil kesimpulan pelantikan tersebut lebih besar kewenangan politik.
“Saya anggap pelantikan pejabat eselon III, IV dan kepsek yang lalu itu cacat hukum. Ternyata setelah kita telusuri ada yang dilantik tanpa memiliki sertifikat cakep dan BKPSDM serta Dikbud Muna tidak memgetahui itu dan tetap dilantik. Ini aneh sekali,” kata politikus Hanura ini, Rabu (17/1/2018).
Irwan meminta BKPSDM dan Dikbud Muna agar secepatnya mengevaluasi dan memperbaiki nama-nama yang bermasalah. Sehingga segera diberikan SK bagi kepala sekolah yang tidak memiliki masalah.
“Kalau yang memiliki masalah diproses dulu. Tetapi bagi yang tidak bermasalah sesuai pengamatan kita di Komisi I DPRD Muna ini, untuk segera dikeluarkan SK-nya agar proses di sekolah itu bisa berjalan seperti sediakala,” tuturnya.
Pemkab Muna melakukan rotasi jabatan pejabat eselon III, IV dan kepala sekolah. Ribuan ASN ini dilantik secara resmi oleh Bupati Muna LM Rusman Emba di rujab Bupati Muna pada Selasa (12/12/2017) malam. (C)
Reporter: Kasman
Editor: Jumriati
